• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Ombudsman: WTP Harus Lahirkan Kepercayaan

Redaksi by Redaksi
Kamis, 31 Mei 2018 11:12
in Berita Utama, Pemerintahan
Dapat Opini WTP, Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan

SERANG – Capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang diperoleh Pemprov Banten harus menjadi cambuk dalam meningkatkan pelayanan publik. Karena sepanjang 2017, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten gagal tercapai.

Hal itu terungkap dalam kegiatan diskusi terkait pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Banten, di Hotel Amaris, Kota Serang, Rabu (30/5).

RelatedPosts

Bupati Maesyal Rasyid Buka Tangerang Expo 2026, Dorong UMKM Perluas Pasar

Bupati Maesyal Rasyid Buka Tangerang Expo 2026, Dorong UMKM Perluas Pasar

Jumat, 20 November 2026 09:23
Jual Pacar di Bawah Umur via Aplikasi Kencan, Dua Pria di Pandeglang Ditangkap Polisi

Jual Pacar di Bawah Umur via Aplikasi Kencan, Dua Pria di Pandeglang Ditangkap Polisi

Jumat, 20 November 2026 08:50
Golkar Pandeglang Bidik Dua Kursi Per Dapil pada Pileg 2029

Golkar Pandeglang Bidik Dua Kursi Per Dapil pada Pileg 2029

Jumat, 20 November 2026 07:57
Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

Kamis, 19 November 2026 21:13

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengatakan, opini WTP yang diraih Pemprov Banten dua tahun berturut-turut harus diapresiasi. Raihan WTP ini menjadi modal dasar bagi pemprov untuk meningkatkan tata kelola pelayanan publik. “Walaupun masih ada permasalahan yang ditemukan BPK. Dengan modal yang baik ini, harusnya seluruh pembangunan di Banten lebih baik lagi. WTP ini jadi cambuk meningkatkan pelayanan publik,” kata Bambang kepada Radar Banten seusai diskusi.

Layanan publik ini, lanjut Bambang, bukan hanya berkaitan dengan persoalan administrasi tapi juga soal barang dan jasa. “Seluruh pembangunan di Banten merupakan pelayanan publik. Kalau pelayanan publiknya bagus, sudah pasti pembangunan juga bagus,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, capaian WTP tidak hanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemprov Banten. Namun, juga harus menjadi cambuk agar ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih baik. Sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Banten. “Jangan sampai yang bagusnya hanya di-front office-nya saja, tapi dibelakangnya juga bagus. Sebab ada hubungan yang tidak terpisahkan antara tata kelola keuangan dengan pelayanan publik,” tegasnya.

Bambang memaparkan, tata kelola keuangan yang diganjar opini WTP oleh BPK, pada ujungnya harus sesuai dengan pelayanan publik di lapangan. “Ombudsman memang tidak memiliki program melakukan survei indeks kepuasan publik. Namun, selama banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat ke kami. Itu artinya publik belum terlayani dengan baik,” tuturnya.

Ombudsman terus mendorong agar Pemprov Banten dan kabupaten kota untuk mengoptimalkan pelayanan publik sehingga masyarakat percaya dan tidak selalu curiga dengan program pemerintah daerah. “Opini WTP ini harusnya melahirkan trust publik terhadap pemda. Dengan begitu masyarakat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan pemda saat menerima opini WTP,” ungkapnya.

Satu tahun Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika, pembenahan birokrasi dalam tataran aturan telah dilakukan. Tetapi pelaksanaannya masih banyak yang harus dievaluasi. Berdasarkan hasil survei Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2017 di Provinsi Banten, pelayanan publik di Pemprov Banten masih di zona kuning. “Berarti birokrasi yang melayani pelayanan publik masih belum baik. Ini tantangan sekaligus hambatan dalam mewujudkan good governance,” ujarnya.

Selama 2017, Ombudsman menerima 238 keluhan terkait infrastruktur, sarana pendidikan, pertanahan, penyaluran dana BOS dan obat-obatan dari warga Banten. “Reformasi birokrasi di Banten masih belum bergerak dalam satu tahun terakhir, masih sama seperti sebelumnya. Passion untuk melayani dan etos kerja belum muncul,” tegas Bambang.

Memasuki 2018, lanjut Bambang, selama Januari-Mei, pihaknya telah menerima sedikitnya 60 pengaduan dari masyarakat Banten. Pengaduan didominasi persoalan infrastruktur jalan. Baik jalan provinsi maupun kabupaten kota. “Mayoritas pengaduan yang telah masuk soal infrastruktur jalan, disusul masalah pertanahan, ketenagakerjaan, perhubungan dan pendidikan. Semuanya sedang kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S mengaku setuju bila raihan WTP harus menjadi cambuk dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pihaknya juga segera menindaklanjuti temuan BPK RI terkait aset pelimpahan kewenangan SMA/SMK agar tidak menjadi temuan BPK dalam LHP tahun anggaran 2018. Menurut Nandy, dari hasil serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dalam rangka pelimpahan kewenangan sekolah SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi, dari beberapa aset tersebut masih ada yang belum selesai.

”Target tahun ini kita selesaikan. Sekarang ini tugasnya Dinas Pendidikan bersama SMA/SMK untuk melakukan pendampingan,” kata Nandy.

Ia menambahkan, dari beberapa kelompok aset seperti bangunan/gedung, mesin lahan dan aset lainnya, paling sulit dalam menginventarisir aset tersebut diantaranya seperti buku-buku karena catatan dan di lapangan harus sesuai dengan judul dan jenis bukunya. ”Sebenarnya yang belum itu yang Tahun 2015 ke belakang. Kalau Tahun 2016 dan 2017 sudah selesai,” ujarnya.

Nandy meminta Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah SMA/SMK serta dukungan kabupaten kota untuk bersama melakukan inventarisasi aset tersebut secara baik. Sehingga saat MoU pelimpahan aset tidak ada lagi persoalan-persoalan di kemudian hari termasuk temuan BPK. ”Ini butuh kebersamaan semua pihak terkait. Makanya kami sudah berkirim surat ke Dinas Pendidikan dan SMA/SMK untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Pemprov Banten atas opini WTP, BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan tersebut adalah aset tetap atas pelimpahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) pelimpahan pengelolaan pendidikan dari kabupaten kota ke provinsi, belum seluruhnya diinventarisasi. Kemudian permasalahan lain, penatausahaan hibah uang pada dinas pendidikan tidak tertib serta adanya pembangunan gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak sesuai spesifikasi bangunan. (Deni S/RBG)

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Koperasi SDN Blok I Empat Kali Dibobol Maling

Next Post

Mobil Dinas Boleh Dipakai Mudik

Next Post
Mobil Dinas Boleh Dipakai Mudik

Mobil Dinas Boleh Dipakai Mudik

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 17:36

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Bupati Maesyal Rasyid Buka Tangerang Expo 2026, Dorong UMKM Perluas Pasar

Bupati Maesyal Rasyid Buka Tangerang Expo 2026, Dorong UMKM Perluas Pasar

by Mulyadi
Jumat, 20 November 2026 09:23
0

KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang untuk...

Jual Pacar di Bawah Umur via Aplikasi Kencan, Dua Pria di Pandeglang Ditangkap Polisi

Jual Pacar di Bawah Umur via Aplikasi Kencan, Dua Pria di Pandeglang Ditangkap Polisi

by Purnama Irawan
Jumat, 20 November 2026 08:50
0

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak di...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.