SERANG – Memasuki tahun politik, Nahdlatul Ulama (NU) tegaskan tidak terlibat dalam politik praktis. Sebagai organisasi dakwah, NU bertugas menjaga keseimbangan bangsa dengan politik kebangsaannya.
“NU itu politiknya, politik kebangsaan bukan politik praktis,” kata Koordinator Wilayah Banten Pengurus Besar NU Abdul Manan Ghani saat membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) IV NU Provinsi Banten di Sekretariat Pengurus Wilayah (PW) NU Provinsi Banten, Sabtu (28/7).
Politik kebangsaan yang dimaksud menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai prioritas utama bagi NU. “NKRI harga mati bagi NU. Tanah air dari Sabang-Merauke adalah pemberian Allah kepada kita yang harus disyukuri sebagai bangsa,” ujar Abdul Manan.
Kata dia, siapa yang tidak punya tanah air maka tidak punya sejarah. Karenanya, jangan sampai tanah air Indonesia dikuasai bangsa lain. “Karena itu, NU menginginkan siapa pun yang berkuasa di negeri ini harus memperhatikan persatuan kesatuan dalam ukhuwah,” katanya.
Ia menjelaskan, NU punya prinsip ukhuwah islamiyah sebagai sesama muslim. Ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama bangsa, dan ukhuwah insaniah atau persaudaraan sesama manusia. “Untuk itu, penting bagi NU bersama jamaahnya bergerak mewujudukan cita-cita bangsa,” kata Abdul Manan.
Ia menyerukan kepada pengurus NU yang baru agar dapat memperkuat dakwah ke akar rumput. Pengurus harus bisa mengurus jamaahnya. “Pengurus harus mengurus bukan jadi urusan. Mengurus dengan program dan menyapa jamaah dan masyarakat umum,” ujarnya.
Konferwil yang berakhir pada Minggu (29/7) menentukan kepengurusan baru. KH Tb Abdul Hakim terpilih sebagai Rais Syuriah dan KH Bunyamin terpilih sebagai ketua PWNU Banten untuk masa jabatan 2018-2023.
Dalam konferwil tersebut muncul dua kandidat ketua PWNU Banten, KH Bunyamin dan Ketua PCNU Kota Cilegon KH Hifdullah. KH Bunyamin unggul dengan perolehan tujuh suara, sedangkan KH Hifdullah memperoleh dua suara.
Ketua demisioner PWNU Banten Profesor Sholeh Hidayat berharap pengurus PWNU Banten periode selanjutnya dapat lebih baik dari periode kepengurusannya. “Nah, biasanya pengurus ini yang menjadi fokus perhatian, tentu diharapkan lebih bagus daripada kepengurusan periode saya dengan teman-teman,” katanya.
Menurutnya, basis NU adalah kiai dan pesantren. Kata Prof Sholeh, jika diibaratkan kendaraan, pengurus NU berperan sebagai sopirnya, sementara kiai dan santri berperan sebagai kendaraannya. “Kendaraan ini adalah para santri, para kiai dan pesantren, kita ini hanya sebagai sopir,” ujarnya.
Menjelang tahun politik, pengurus PWNU Banten ke depan harus memastikan NU tetap berada posisi yang netral. “Tentu saja sesuai dengan posisi NU bukan organisasi politik. Ke depan maka harus netral, harus berada di semua golongan. Tidak boleh berada di salah satu partai politik apa pun, itu garis organisasi. Tentu saja sesuai NKRI ini, NU harus berada di depan dalam rangka memunculkan persatuan, baik persatuan bangsa, tanpa membedakan suku, agama, ras dan sebagainya,” katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim yang hadir pada pembukaan konferwil berharap, pengurus NU ke depan mampu merangkul masyarakat karena akar NU adalah masyarakat. “Ada di kiai ada di pesantren termasuk pesantren salafi. Makanya, pesantren salafi itu kemarin termasuk yang kita berikan (bantuan), kemarin 3.400 lebih yang kita bantu. Tahun depan akan saya tambahin lagi,” katanya.
Menurutnya, pesantren menjadi basis pendidikan. Di dalamnya ada pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. “Jadi, harus kita besarkan pesantren itu termasuk pesantren tradisional. Kiai berjuang dari dulu membebaskan negara ini, memerdekakan negara ini, dan sampai dengan darah keringat dan hartanya untuk membangun NKRI. Makanya, harus kita hormati yang di pelosok ujung sana yang masih tertatih-tatih oleh keadaan. Wajar kalau pemerintah daerah memberikan perhatian,” ujarnya. (Supriyono/RBG)
