SERANG – Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono kembali memastikan bahwa Pergub Pendidikan Gratis sudah ada dan sudah ditandatangani Gubernur Wahidin Halim. “Pergubnya sudah selesai sejak awal Agustus lalu, jadi sudah ada,” kata Agus saat dikonfirmasi kepada Radar Banten.

Terkait isi pergub, Agus mengaku, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk membeberkannya. Ia menambahkan, kendati pergub sudah resmi diterbitkan, tetapi belum sampai ke DPRD Banten. “Hari ini (kemarin-red) kami sampaikan salinan Pergub Pendidikan Gratis ke pimpinan DPRD,” ungkap Agus.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku, pihaknya masih belum menerima salinan Pergub tentang Pendidikan Gratis yang disusun Pemprov Banten sehingga belum bisa memberikan masukan terkait kebijakan gubernur tersebut.

“Sampai sore ini (kemarin-red) saya belum terima pergubnya dari Pemprov Banten,” ujar Asep.

Ia mengaku, pendidikan gratis yang digagas oleh gubernur hanya untuk SMA SMK negeri saja, tidak untuk sekolah SMA SMK swasta di Banten. Pergub itu menjadi penting sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya. “Jangan sampai masyarakat tahunya semua SMA SMK di Banten gratis. Padahal hanya yang negeri. Makanya, kami penasaran seperti apa pergubnya,” ungkapnya.

“Sebelum program pendidikan gratis berpolemik, saya sejak 24 Januari 2018 mendorong agar Pemprov membuat Pergub Pendidikan Gratis, tetapi hingga tahun ajaran baru 2018-2019 bergulir, pergub itu belum kunjung ada kejelasan. Sekarang informasinya sudah dibuat pergubnya,” tambah Asep.

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Informatika Mulya Rachmatoellah mengatakan, pendidikan gratis perlu ada keadilan. Selama ini, masyarakat masih negeri ‘minded’. Untuk itu, pemerintah harusnya adil karena sekolah swasta juga mempunyai kesungguhan dan cita-cita yang baik dalam dunia pendidikan. Apalagi, akreditasi sekolah swasta juga ada yang sudah A dan gurunya tersertifikasi.

Dengan adanya program sekolah negeri gratis maka masyarakat hanya ingin bersekolah di sekolah tertentu saja. “Jelas itu tidak berkeadilan,” ujar pria yang mempunyai SMA dan SMK Informatika di Kota Serang itu.

Padahal, tambahnya, eksistensi sekolah swasta tidak diragukan lagi. Sekolah swasta terus meningkatkan kualitas. “Sekolah swasta bisa mencapai standar pemerintah. Buat apa akreditasi. Harusnya menjadi pertimbangan buat pemerintah. Kasih apresiasi,” ujar Mulya.

Ia berharap, program pemerintah tidak melulu berbau politis. Ajak juga bicara para praktisi pendidikan. “Kami juga pemilih. Ingin punya gubernur yang memperhatikan sekolah swasta,” tuturnya.

Mulya berharap ada pemerataan dari pemerintah. Meskipun begitu, pihaknya akan tetap ikhtiar dan introspeksi. “Kami selama ini tetap survive. Menjembatani masyarakat middle dan menyejajarkan diri dengan sekolah negeri,” tuturnya.

Kata dia, sekolah swasta akan membuat studi kelayakan terkait kebijakan tersebut. (Deni S-Rostinah/RBG)