SERANG – DPRD Kota Serang dan Pemkot Serang saling menyalahkan saat rapat paripurna penyampaian hasil reses di gedung DPRD Kota Serang, kemarin. Rapat yang diagendakan pukul 10.00 WIB itu baru dimulai sekira 11.10 WIB.
Usai Ketua DPRD Kota Serang Namin membuka rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Bambang Janoko melakukan interupsi. Ia mengaku kecewa gara-gara hanya dua pejabat eselon II Pemkot Serang yang hadir, yaitu Asda I Nanang Saefudin dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Hidayat. Sementara, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya hanya diwakilkan saja.
“Untuk itu, hasil reses tidak perlu dibacakan, cukup diserahkan. Percuma, tidak ada yang mendengar karena kepala OPD-nya tidak ada,” tandas Bambang, Senin (27/8).
Akhirnya, rapat paripurna yang seharusnya diisi dengan pembacaan hasil reses yang dilakukan juru bicara setiap daerah pemilihan (dapil), justru hanya dilakukan penyerahan laporan hasil reses kepada Wakil Walikota Serang Sulhi. Rapat pun hanya berlangsung sekira 15 menit.
Selain tingkat kehadiran OPD yang memprihatinkan, jumlah anggota Dewan yang datang juga tak memuaskan. Dari 45 orang, berdasarkan absen yang masuk ada 32 orang. Sementara, yang ada di dalam ruang rapat paripurna hanya 22 anggota dan empat pimpinan Dewan.
Wakil Walikota Serang Sulhi mengungkapkan, salah satu alasan OPD tak hadir adalah karena pelaksanaan rapat terlalu siang. “Undangannya jam sepuluh, tapi mulainya jam 11 lewat,” ujarnya. Menurutnya, meski ada kepala OPD tidak hadir, tetap mengirimkan perwakilan.
Kata dia, laporan hasil reses yang dilakukan DPRD sudah selayaknya dibacakan supaya masyarakat tahu. Sementara, OPD dapat mempelajarinya melalui laporan yang diserahkan ke Pemkot. “Ke depan seharusnya laporan hasil reses ini tetap dibacakan,” tuturnya.
Menanggapi itu, Bambang mengatakan, reses yang dilakukan Dewan dengan menjaring aspirasi masyarakat itu dibacakan agar dapat didengar para kepala OPD. Mulai dari permasalahan kesehatan, pendidikan, hingga hal lainnya. Namun, lantaran mayoritas kepala OPD itu tak hadir maka laporan hasil reses itu hanya diserahkan. Tak hanya para pejabat eselon II, para camat juga tak hadir dalam rapat paripurna.
“Padahal, undangan sudah dikasih jauh-jauh hari, kok enggak hadir,” kata Bambang.
Terkait rapat paripurna yang molor, politikus PDIP ini justru meminta Sulhi tak membela diri. “Pak Wakil (Sulhi-red) juga suka ngeluh ke saya soal kehadiran OPD,” tandasnya.
Kata dia, kalau memang para kepala OPD datang dari pagi lalu kembali ke kantor karena rapat belum dimulai, hal itu tak menjadi masalah. Namun, nyatanya sejak pagi para kepala OPD memang tak ada.
Bambang mengatakan, lantaran kerap tak didengar maka aspirasi masyarakat jadi tak terakomodasi. “Kami juga tak tahu apakah laporan yang kami berikan itu dibaca atau tidak. Ya, itu karena memang harusnya didengar saat paripurna lalu dicatat oleh mereka (kepala OPD-red),” tegasnya.
Terkait permintaan Sulhi untuk membacakan laporan hasil reses agar diketahui masyarakat, Bambang justru mengatakan, hasil reses itu berasal dari masyarakat.
“Masyarakat bukan untuk mendengarkan, tapi hasil reses ini aspirasi dari masyarakat. Yang harus mendengar itu para pemegang kebijakan,” tandasnya.
Disinggung mengenai tingkat kehadiran anggota Dewan, ia mengatakan, selama kuorum maka rapat paripurna bisa berjalan. Kalaupun ada yang tidak hadir, sebagai pimpinan ia sudah meminta Badan Kehormatan dan fraksi masing-masing untuk menegur. (Rostinah/RBG)
