CILEGON – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi, kemarin (3/9), memimpin langsung apel awal bulan yang dilaksanakan di halaman Setda Pemkot Cilegon. Pada kesempatan tersebut, Edi menegur secara langsung organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lamban dalam pelaksanaan program. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang kini masih dalam tahap pembebasan lahan di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon menjadi salah satu OPD yang disemprot.
Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, infrastruktur yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Cilegon sebagian masih belum terealisasi. Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi sorotannya adalah JLU. Ia meminta dinas terkait segera mengebut proses pembangunan. “Mana yang belum selesai tolong dikebut (pembebasan lahan JLU-red). Katanya ada salah satu kelurahan yang belum selesai appraisal (penilaian harga)-nya, tolong dikebut. Kita sudah all-out terkait JLU sebagaimana yang sudah digembar-gemborkan di media, tapi sampai sekarang belum selesai juga,” kata Edi pada sambutannya saat memimpin apel pagi yang dilaksanakan di halaman kantor walikota Cilegon, Senin (3/9) pagi.
Edi menegaskan, pembebasan lahan JLU semestinya telah selesai pada Agustus. Namun, belakangan diketahui penghitungan harga tanah di wilayah sekitar Kelurahan Kotabumi hingga kini belum selesai. “Agustus seharusnya sudah selesai. Apakah sudah selesai apa belum appraisal-nya, segera laksanakan pak lurah dan pak camat. Yang mudah segera eksekusi jangan tunggu lagi tahun depan dan tahun depan lagi, ini masa kerja RPJMD saya dengan Pak Iman (Walikota Nonaktif Tb Iman Ariyadi),” tegasnya.
Edi berharap, OPD terkait agar selalu semangat dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercipta kinerja reformasi birokrasi yang profesional. “Harus ada input dan output yang sama. Jangan hanya hak-haknya saja yang dituntut, harus dievaluasi serapannya juga. Ini berlaku untuk semua OPD,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cilegon Nana Sulaksana menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih dalam tahapan appraisal di tiga kelurahan, yakni Purwakarta, Grogol, dan Kotabumi. “Semuanya kan ada delapan lokasi yang harus dibebaskan. Lima sudah selesai dan sekarang tinggal tiga kelurahan saja. Pengennya kami akhir November sudah selesai semuanya, appraisal dan pembebasan lahan. Tapi, Kotabumi tidak bisa dibebaskan tahun ini dikarenakan pemkot defisit maka kita pending tahun depan. Selain itu, di Kotabumi juga ada tanah perusahaan yang harus dirapatkan lagi. Tapi, SPH (surat pelepasan hak) kita upayakan tahun ini selesai semua,” ucapnya.
Pada bagian lain, Sekretaris DPUTR Ridwan mengatakan, pembebasan lahan JLU juga menghambat penyerapan anggaran di DPUTR. “Pada APBD murni kita (DPUTR) mendapatkan kucuran total anggaran sebesar Rp472 miliar. Hampir 50 persen anggaran kita, yaitu Rp225 untuk pembangunan JLU. Kalau anggaran pembangunan JLU terealisasi semuanya, penyerapan anggaran DPUTR hingga akhir tahun bisa mencapai 90 persen. Tapi kan kayaknya tidak bisa terserap yang anggaran untuk JLU. Karena pembebasan lahan itu tidak mudah, apa lagi ada lahan yang notabene milik perusahaan. Agak ribet prosesnya,” ujarnya. (Deni S/RBG)
