SERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai mengevaluasi Raperda Perubahan APBD Banten Tahun Anggaran 2018. Hasilnya, tidak ada anggaran yang dicoret termasuk penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp175 miliar.
Menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Pemprov Banten Mahdani, hasil evaluasi APBD Perubahan Banten dari Kemendagri telah dibahas TAPD dan DPRD Banten. “Tidak ada perubahan yang berarti, penyertaan modal untuk Bank Banten juga disetujui,” kata Mahdani kepada Radar Banten, Jumat (12/10).
Ia menambahkan, setelah dievaluasi Kemendagri dan hasil evaluasinya ditindaklanjuti dibahas bersama antara Pemprov dan DPRD Banten, selanjutnya APBD perubahan sudah bisa berjalan. “Rencananya awal pekan depan (15/10) sudah bisa dilaksanakan APBD Perubahan 2018,” ungkap Mahdani.
Terkait serapan anggaran perubahan APBD, Mahdani optimistis bisa mencapai target. Saat ini seluruh program di OPD masih terus berjalan termasuk pekerjaan fisik. “Kaitan dengan pelaksanaan, tidak ada pekerjaan fisik yang perlu dilelang pada APBD Perubahan. Jadi, bisa langsung dikerjakan OPD. Masih on progress semua. Tapi, yang mengetahui persis pelaksanaannya OPD yang bersangkutan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo menjelaskan, meskipun tidak ada koreksi maupun pencoretan anggaran dalam APBD Perubahan 2018, Kemendagri memberikan catatan-catatan dalam evaluasinya. “Ada beberapa catatan dari Kemendagri, tapi tidak ada pencoretan anggaran apa pun. Kemarin pembahasan hasil rekomendasi Kemendagri sudah dilakukan. Pimpinan DPRD telah menandatangani keputusan terkait hasil evaluasi Kemendagri. Tidak ada koreksi, semua disetujui,” katanya.
Budi menambahkan, catatan Kemendagri hanya berupa penjelasan tidak berkaitan dengan penganggaran. “Ada catatan yang harus dijelaskan, tapi itu tidak berkaitan dengan anggaran, hanya penjelasan saja. Tidak ada yang dikomentari negatif,” jelasnya.
Sebelum melaksanakan APBD Perubahan 2018, lanjutnya, Pemprov Banten harus segera mengirimkan surat ke Kemendagri menyampaikan hasil pembahasan sekaligus meminta nomor register Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan 2018. “Pekan depan kita harapkan APBD Perubahan sudah bisa jalan,” tutur Budi.
Sebelum dievaluasi Kemendagri, Raperda Perubahan APBD 2018 disahkan DPRD Banten menjadi Perda Perubahan APBD Banten Tahun Anggaran 2018 melalui rapat paripurna pada 20 September lalu. Perubahan APBD 2018 nilainya disetujui berkurang hingga Rp307 miliar, dari APBD murni 2018 sebesar Rp11,362 triliun menjadi Rp11,055 triliun. Kendati ada pengurangan, Pemprov Banten mengusulkan penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp175 miliar.
Alokasi belanja daerah di perubahan APBD 2018 terdiri atas belanja tidak langsung yang semula Rp6,704 triliun bertambah sebesar Rp200 miliar lebih menjadi Rp6,904 triliun. Perinciannya, belanja pegawai bertambah Rp91,420 miliar, belanja hibah berkurang Rp21,700 miliar. Selanjutnya, bantuan sosial bertambah sebesar Rp1,944 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota bertambah Rp156,911 miliar. Bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan pemerintahan desa serta partai politik bertambah senilai Rp3,586 miliar dan belanja tidak terduga mengalami pengurangan sebesar Rp32,036 miliar.
Adapun belanja langsung yang semula dialokasikan Rp4,657 triliun berkurang sebesar Rp507,243 miliar menjadi sebesar Rp4,150 triliun. Itu terdiri atas belanja pegawai yang berkurang Rp6,450 miliar, belanja barang dan jasa berkurang Rp76,060 miliar.
Dengan pertimbangan efisiensi, struktur APBD perubahan terdapat defisit anggaran sebesar Rp577,409 miliar. Terjadi penurunan nilai defisit sebesar Rp419,354 miliar yang semula Rp996,763 miliar. Sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) tahun anggaran berkurang Rp244,354 miliar menjadi Rp752,409 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp175 miliar.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta Pemprov Banten untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan Kemendagri. “Tugas DPRD selesai, selanjutnya tinggal Pemprov menyerahkan Perda tentang Perubahan APBD 2018 ini untuk dievaluasi Kemendagri,” ungkapnya.
Asep menambahkan, sesuai aturan Perda Perubahan APBD akan dievaluasi selama 14 hari. Namun bila Pemprov menyerahkan lebih cepat, bisa saja evaluasinya selesai dalam satu minggu. “Kita ingin anggaran perubahan lebih cepat lagi digunakan, mengingat serapan anggaran tahun ini masih belum mencapai target,” katanya.
Terkait penambahan modal untuk Bank Banten, Asep optimistis, disetujui Kemendagri. “Meskipun ada dinamika terkait sejumlah fraksi yang keberatan dengan penyertaan modal Bank Banten, ini juga bagian dari upaya Pemprov menyelamatkan Bank Banten,” tutup Asep. (Deni S/RBG)
