CILEGON – Besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Cilegon untuk 2019 telah disepakati oleh asosiasi buruh, asosiasi sektor industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.
Ada sejumlah perubahan yang terjadi pada pembahasan UMSK selama dua hari tersebut. Di antaranya industri kelompok I dibagi ke dua sub kelompok yaitu A untuk kimia dan B untuk logam dan baja. Kemudian, perubahan lain adalah kenaikan yang ditetapkan secara nominal bukan persentase.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon Rudi Sahrudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan, setelah dua hari pembahasan secara alot, akhirnya besaran UMSK telah disepakati kendati kenaikan tidak signifikan.
Kata Rudi, UMSK untuk kelompok IA sebesar Rp370 ribu, kelompok IB Rp355 ribu, kelompok II Rp275 ribu, dan kelompok III Rp197 ribu. “Semuanya sih naik pak, tapi tidak besar,” ujar Rudi kepada Radar Banten, Selasa (11/12).
Menurut Rudi, kesepakatan itu jauh dari tuntutan awal buruh. Menurutnya, jika mengacu pada persentase, besaran UMSK 2019 sama dengan UMSK tahun ini. Sedangkan tuntutan awal buruh untuk kelompok I UMSK naik dari sembilan persen menjadi 20 persen.
Kelompok II, buruh menuntut UMSK tahun 2019 naik menjadi 15 persen. Tahun ini, UMSK kelompok tersebut sebesar tujuh persen. Sedangkan untuk Kelompok III buruh menuntut UMSK tahun 2019 sebesar 10 persen. Naik dua kali lipat dari tahun ini yaitu lima persen.
Secara berat, lanjut Rudi, buruh pun akhirnya menerima besaran UMSK itu. Dan saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Banten Wahidin Halim. “Karena naiknya tidak signifikan, saya berahapnya semua perusahaan mengikuti kesepakatan itu perusahaan jangan berkilah kemudian tidak mengerjakan kesepakatan itu,” papar Rudi.
Sebelumnya, Senin (10/12) malam, Kepala Disnaker Kota Cilegon Bukhori mengatakan, setelah mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, Disnaker Kota Cilegon akan membawa berita acara kesepakatan itu kepada Plt Walikota Cilegon untuk disetujui dan selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten.
Bukhori mengakui terjadi pembahasan yang alot dalam proses pembahasan UMSK tersebut, hal itu terjadi karena terjadinya perbedaan pendapat antar pihak yang teribat dalam pembahasan. “Akhirnya penetapan berada di tangan gubernur. Kita serahkan secepatnya usulan UMSK itu,” ujar Bukhori. (Bayu M/RBG)
