SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim membuat surat edaran tertanggal 10 Januari yang disebar kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten. Melalui surat edaran itu, Gubernur meminta paket-paket penunjukan langsung (PL) dilaporkan melalui aplikasi e-Pengadaan yang tersedia di sistem yang ada pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Surat edaran itu juga mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani saat dikonfirmasi mengatakan, gubernur dan wakil gubernur tak mengetahui siapa saja yang mengerjakan paket pekerjaan di luar Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Dengan begitu, kami tidak tahu apakah pekerjaan itu selesai atau tidak selesai dan bagaimana hasilnya. Hal ini berkaitan juga dengan realisasi APBD,” ujar Mahdani di ruang kerjanya, Kamis (17/1).

Mahdani mengatakan, seluruh paket-paket pekerjaan OPD tercantum dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRuP). Hanya saja, dari sekira tiga ribu paket yang masuk ke SiRuP, hanya 30 persen yang lelangnya melalui ULP. Sementara selebihnya merupakan paket penunjukan langsung yang jumlahnya bisa mencapai ribuan di 42 OPD yang ada di Pemprov.

“Meskipun nilainya kecil-kecil, tapi karena jumlahnya ribuan, maka total nilainya bisa melebihi lelang yang melalui ULP,” ujarnya.

Kata dia, banyaknya paket pekerjaan mulai dari Rp200 juta sampai Rp50 juta itu tak bisa dikendalikan pihaknya karena keterbatasan personel. Untuk itu, melalui surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Banten dengan nomor 027/64/Adpem/19, seluruh OPD harus melaporkan. (Rostinah/Aas)