SERANG – Keputusan Gubernur Banten melantik 43 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Banten dikritisi oleh DPRD Banten. Soalnya, tidak ada satu pun kepala SMA/SMK negeri yang dilantik, padahal banyak jabatan kepala sekolah yang kosong.
Menurut Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, tahun ini lebih dari 10 kepala SMA/SMK yang pensiun, tapi kekosongan jabatan kepala sekolah hanya diisi pelaksana tugas (Plt). “Tapi tadi pelantikan pejabat fungsional, justru tidak ada satu pun kepala SMA/SMK yang dilantik, yang ada hanya jabatan 21 guru pertama,” kata Fitron, Jumat (1/2).
RelatedPosts
Ia melanjutkan, berdasarkan pengaduan dari forum kepala sekolah SMA/SMK kepada Komisi V DPRD Banten, pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong diisi oleh kepala sekolah lain sehingga harus rangkap jabatan sebagai Plt. “Kasihan kepala sekolah yang menjabat Plt di sekolah lain, mereka harus rangkap jabatan. Ini sebaiknya segera dilakukan pelantikan kepala sekolah definitif,” tegasnya.
Fitron menambahkan, pengisian jabatan kepala SMA/SMK yang kosong mendesak dan seharusnya jadi prioritas Pemprov. “Institusi pendidikan itu vital. Jangan dibikin lambat sehingga beban administrasi makin menumpuk. Sementara di sisi lain, Pemprov mendorong SMA/SMK negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi kritikan Komisi V, Pj Sekda Bantan Ino S Rawita mengatakan, proses pengisian sejumlah jabatan kepala sekolah yang kosong di SMA/SMK negeri membutuhkan waktu, sehingga awal Februari ini belum bisa dikakukan. “Insya Allah sedang diproses, mudah-mudahan tidak lama lagi segera dikukuhkan (kepala sekolah yang definitif),” kata Ino usai melantik 43 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Jum’at (1/2).
Terkait pelantikan pejabat fungsional, Ino mengaku pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten tertanggal 03 Januari 2019, nomor 821.2/Kep.14-BKD/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional.
Dari 43 PNS pejabat fungsional yang dilantik tersebut, di antaranya meliputi dua orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), sembilan orang dari Inspektorat, dua orang dari Dinas Pariwisata, tiga orang dari Badan Kepagawaian Daerah, satu orang dari Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, satu orang dari RSU Malingping, empat orang dari Dinas Pertanian dan 21 orang dari Dinas Pendidikan.
“Saya mengingatkan semua pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab dengan bekerja secara profesional. Kemudian menciptakan kerja sama, solidaritas, dan suasana kerja yang kondusif. Serta memiliki wawasan yang jauh ke depan dan melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran dan langkah konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, pelantikan pejabat fungsional harus dilakukan seperti pelantikan pejabat struktural. “Pejabat fungsional harus dilantik oleh gubernur yang hari ini diwakili Sekda. Jadi telah dilakukan perbaikan dalam mekanisme pengangkatan jabatan fungsional, di antaranya dilakukan secara protokoler yakni melalui pelantikan agar penghargaannya disamakan dengan struktural,” tuturnya. (Deni S)
