SERANG- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah. Satgas ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan kasus pertanahan sekaligus menindak mafia tanah.
Satgas Mafia Tanah dibentuk sesuai perintah Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir.
Perintah itu tertuang dalam Surat Nomor Sprint/275/II/RES 1.2/2019 tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.
“Surat perintah dari Kapolda (Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir-red) itu bagian dari tindak lanjut rakor Satgas Mafia Tanah yang dihadiri seluruh Direktur Reskrimum, Kasubdit Hardabangtah (Harta Benda Tanah & Bangunan) dan para Kabid Sengketa BPN se-Indonesia pada 30-31 Oktober 2018 di Jakarta Selatan,” Kata Direktur Reskrimum Komisaris Besar (Kombes) Novri Turangga didampingi Kasubdit II Hadabangtah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sofwan Hermanto, Minggu (3/2).
Sepanjang 2014-2019, kata Novri, Polda Banten menerima 198 laporan kasus pertanahan. Ada beberapa kasus tanah di Banten yang disinyalir melibatkan mafia tanah.
Dikatakan Novri, Satgas Mafia Tanah harus sudah menuntaskan perkara yang ditanganinya selama 30 hari kerja. “Minggu kedua bulan Maret sudah bisa dirilis,” kata Novri. (Merwanda)
BACA selengkapnya di koran Radar Banten atau versi digital di epaper.radarbanten.co.id. Saksikan juga di Banten Raya TV pada program SELAMAT PAGI BANTEN (07.00 WIB), BANTEN SIANG (13.00 WIB), BANTEN PETANG (17.00 WIB) dan BANTEN MALAM (21.00 WIB) di channel 50 UHF/702 MHz, atau melalui streaming www.barayatv.com/live.
