• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Pemecatan ASN Koruptor Konstitusional

Redaksi by Redaksi
Jumat, 26 April 2019 13:40
in Berita Utama, Pemerintahan
Pemecatan ASN Koruptor Konstitusional

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) didampingi hakim I Dewa Gede Palguna (kanan) memimpin sidang putusan tentang pemberhentian ASN, kemarin.

MK Tolak Gugatan ASN Korupsi

JAKARTA – Perlawanan para aparatur sipil negara (ASN) terpidana korupsi untuk bebas dari pemecatan dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. Dalam putusannya, MK menegaskan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang dijadikan dasar pemerintah memecat ASN korupsi konstitusional.

Pasal yang digugat sendiri adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b. Pasal itu berbunyi bahwa “pegawai negeri sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”

RelatedPosts

Radar Banten ke Korea Selatan (2): Dari Songdo, Menatap Masa Depan Industri Baja

Radar Banten ke Korea Selatan (2): Dari Songdo, Menatap Masa Depan Industri Baja

Sabtu, 21 November 2026 08:31
Rumah tidak layak huni

Tak Cukup Bedah Rumah, BPN Banten Dorong Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah

Sabtu, 21 November 2026 08:01
UMP Banten 2027

UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen, Kini Menjadi Rp3,37 Juta

Sabtu, 21 November 2026 07:16
Diskominfo Cilegon

Zainal Musadad Dikabarkan Terpilih Jadi Kadiskominfo Kota Cilegon

Sabtu, 21 November 2026 07:11

Dalam pertimbangannya, Mahkamah beralasan, jika seorang ASN diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagai hal yang wajar. Sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian, seorang ASN telah menyalahgunakan dan mengkhianati jabatan yang dipercayakan sebagai ASN.

“Sebab, seorang ASN yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat,” ujar hakim Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/4).

Mahkamah berpendapat, perbuatan penyalahgunaan telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. “Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan,” imbuhnya.

Hanya saja, MK melihat adanya permasalahan konstitusional dalam frasa ‘dan atau pidana umum’ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b itu. Sebab, frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2). Pasal 87 ayat (2) berbunyi “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

Mahkamah menilai, frasa “dan atau pidana umum” Pasal 87 ayat (4) huruf b memungkinkan atasan PNS untuk memberhentikan bawahannya atau tidak seperti yang diakomodasi dalam Pasal 87 ayat (2). Guna menghindari ketidakpastian hukum, MK menghapus frasa “dan atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.

Kuasa Hukum Pemohon Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengaku kecewa dengan putusan MK. Meski demikian, dia menghormati apa yang sudah diputuskan. Hanya saja, dia menilai, penghapusan frasa “dan atau pidana umum” bisa menimbulkan tafsir baru. Yakni PNS yang terkena pidana umum bisa bebas dari pemecatan. “ASN yang narkoba bisa tidak diberhentikan. Kan dicabut,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, hakim MK I Dewa Gede Palguna membantah argumentasi tersebut. “Mahkamah tidak mengatakan begitu. Karena soal pemecatan itu wewenang pejabat pembina kepegawaian. Mahkamah hanya menyatakan bahwa frasa “dan/atau pidana umum” itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontradiksi dengan  Pasal 87 ayat 2,” ujarnya.

Untuk diketahui, gugatan dilakukan seorang ASN  Pemerintah Kabupaten Bintan, bernama Hendrik. Dia yang pernah divonis melakukan tindak pidana korupsi pada 2012. Usai menjalani hukuman, dia kembali bekerja.

Namun pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) Mendagri, Men-PANRB, dan Kepala BKN yang mengatur penegakan hukum untuk ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Di situ disebutkan, perintah kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memberhentikan para ASN koruptor paling lambat pada Desember 2018. Payung hukumnya adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. (jpg/alt)

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Investor Saham di Banten Meningkat

Next Post

Miing Sehari Minum Obat Sakit Kepala 12 Butir Selama 29 Tahun

Next Post
Miing Sehari Minum Obat Sakit Kepala 12 Butir Selama 29 Tahun

Miing Sehari Minum Obat Sakit Kepala 12 Butir Selama 29 Tahun

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 17:36

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Radar Banten ke Korea Selatan (2): Dari Songdo, Menatap Masa Depan Industri Baja

Radar Banten ke Korea Selatan (2): Dari Songdo, Menatap Masa Depan Industri Baja

by AdityaRamadhan
Sabtu, 21 November 2026 08:31
0

Agenda utama saya di Korea Selatan yakni menghadiri acara Posco Sustainable Materials Forum 2026. Kemarin (17/11/2026), acaranya resmi dibuka. Forum...

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 Juara Grup A, Lolos ke Putaran Final Piala Asia 2027

by Nurandi
Sabtu, 21 November 2026 08:21
0

RADARBANTEN.CO.ID – Timnas Indonesia U-17 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah menuntaskan babak kualifikasi Grup A...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.