CILEGON – Politikus senior PDIP Kota Cilegon Nana Sumarna menyebut bahwa Ratu Ati Marliati dan Reno Yanuar menjadi korban pemilihan wakil walikota. Meski sudah dinyatakan terpilih, wakil walikota terpilih tidak akan dilantik lantaran proses pemilihannya salah.
Nana merupakan anggota Fraksi PDIP yang menjadi anggota panitia pemilihan (panlih) wakil walikota. Sejak awal, ia mengaku telah menegur pimpinan panlih dan pejabat sekretariat DPRD agar menjalankan pemilihan wakil walikota sesuai tahapan.
“Ada salah satu tahapan yang tidak dilakukan, yaitu verifikasi persyaratan. Saya sudah sampaikan ke semua agar melakukan verifikasi berkas untuk memastikan kedua calon sudah mendapat rekomendasi dari partai pusat, tetapi tidak didengar,” kata Nana, usai rapat paripurna DPRD, Kamis (23/5).
Pernyataan tersebut sekaligus membantah ucapan Ketua Fraksi Golkar Endang Efendi yang mempertanyakan anggota panlih dari PDIP tidak mempersoalkan proses pemilihan wakil walikota di tingkat panlih. “Jadi salah besar kalau Pak Endang bilang saya diam saja. Saya sudah protes keras,” tandas Nana.
Bahkan, kata Nana, bukan hanya tahapan verifikasi saja. Ada tahapan lain juga tidak dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Dia menduga ada pihak yang sengaja mendorong agar Dewan melakukan pemilihan wakil walikota terburu-buru. “Ini seperti pesan. Sebab, tidak ada tahapan yang dijalankan oleh Panlih,” pungkasnya.
Menurut Nana, baik Ati maupun Reno telah menjadi korban Panlih DPRD yang gegabah dalam proses pemilihan wakil walikota. Bagaimana tidak, Ati telah mundur sebagai pejabat ASN dan komisaris utama BUMD. Begitu juga Reno yang telah mundur sebagai anggota DPRD demi mencalonkan diri. “Sekarang dilantik enggak bisa, mau balik menjadi pejabat juga enggak bisa,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Cilegon, Nana meminta semua pihak tenang dan membiarkan Edi Ariadi menjadi Walikota Cilegon hingga 2021 mendatang. “Kalau sudah begini berarti Pak Edi tanpa wakil walikota hingga akhir masa jabatannya,” tandasnya.
Ketua Fraksi PDIP Yusuf Amin juga menampik bila permintaan PDIP membatalkan pelantikan Ati Marliati membuat gaduh. Apa yang dilakukan PDIP, kata Yusuf, tak lain ingin agar masyarakat tahu bahwa ada yang salah dengan pemilihan wakil walikota. “Silakan menuduh kami lelucon. Kami ingin membuat warga cerdas, ini ada tata cara yang dilanggar,” katanya.
Eks Ketua Panlih Sihabudin Syibli membenarkan adanya proses verifikasi yang tidak sesuai jadwal dan tidak dihadiri oleh seluruh anggota Panlih. Sihab juga mengakui sempat adanya protes dari Nana Sumarna. “Apa yang disampaikan Pak Nana Sumarna benar. Soal verifikasi dilakukan tidak sesuai jadwal iyah, yaitu maju sehari dari waktu yang ditentukan dan dijadwalkan,” katanya.
Terkait pengembalian berkas pelantikan Ati dari Kemendagri kepada Pemkot Cilegon, Sihab meminta hal tersebut ditanyakan kepada Bagian Pemerintahan Pemkot Cilegon. “Soal kekurangan berkas dan yang lain untuk pelantikan kembali menjadi tugas dari bagian pemerintah. Panlih tidak lagi berkewenangan soal itu,” ujarnya.
Diketahui, DPRD Kota Cilegon memilih wakil walikota pada 12 April 2019. Ada dua kandidat, yakni Ratu Ati dan Reno Yanuar. Dari 34 anggota DPRD, Ati meraih 28 suara dan Reno enam suara. Belakangan, Kemendagri mengembalikan berkas permohonan pelantikan Ati karena syarat pencalonan dianggap tidak lengkap. (ibm-brp/ags)
