SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mengapresiasi keberhasilan Pemprov Banten meraih opini WTP tiga tahun berturut-turut. Kendati begitu, masih ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi sorotan BPK.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2018, ada enam temuan yang harus ditindaklanjuti Pemprov Banten. Dari enam temuan itu, empat OPD mendapat sorotan khusus.
Keempat OPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Temuan di Dinas PUPR terkait ketidakpatuhan pada realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, serta ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan negara.
Untuk temuan di Dindikbud, terkait pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak sesuai ketentuan dan petunjuk teknis serta TAPD yang belum menghitung sisa dana BOS dalam penganggaran tahun 2018. Sedang temuan di DPRKP terkait belanja hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, yang ditunjukkan dalam hal proses penganggaran belanjanya tidak sesuai dengan hasil evaluasi RAPBD 2018 oleh Kemendagri.
Selanjutnya, temuan di Bapenda terkait temuan perihal transfer bagi hasil pajak ke Pemkab dan Pemkot yang tidak sesuai ketentuan sehingga menerima bagi hasil pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya.
Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengungkapkan, enam rekomendasi BPK langsung ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten. Menurutnya, satu hari setelah menerima LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2018, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan para OPD yang menjadi temuan BPK. “Tadi (kemarin-red) koordinasi dengan OPD dipimpin Inspektorat. Prinsipnya semua temuan BPK langsung ditindaklanjuti. Teknis tindak lanjutnya silakan konfirmasi ke Inspektorat,” kata Ino, Kamis (23/5).
Dari enam rekomendasi BPK, lanjut Ino, tidak ada temuan yang sifatnya kerugian keuangan daerah. “Yang ada tingggal temuan yang sifatnya teguran, pasti semuanya kita perbaiki sesuai arahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Sementara Kepala Bapenda Banten Opar Sochari mengakui bila ada temuan terkait transfer bagi hasil pajak ke kabupaten kota, yang dinilai BPK bagi hasil pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Temuan itu sudah diklarifikasi dan sudah sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota. “Sudah beres. Sudah direvisi pergubnya. Jadi, bagi hasil pajak provinsi sudah sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Kepala Biro Ekonomi Administrasi dan Pembangunan Daerah (Ekbang) Mahdani menilai, enam temuan BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun 2018 pasti ditindaklanjuti semua OPD yang bersangkutan, sesuai waktu yang diberikan BPK, yakni selama 60 hari. “Empat OPD yang masih ada temuan BPK, memang yang mendapatkan anggaran cukup besar dalam APBD tahun anggaran 2018. Misalnya, Dinas PUPR dan Dindikbud, tapi secepatnya akan segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Temuan tahun ini, lanjut Mahdani, mengalami penurunan dibandingkan temuan tahun sebelumnya. “Insya Allah semuanya dibenahi sehingga tahun anggaran 2019, tidak terulang lagi temuan yang sama,” paparnya.
Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi juga mengaku siap menindaklanjuti temuan BPK, terkait pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018. “Insya Allah kita segera berikan klarifikasi kepada BPK, sebab penyaluran dana BOS setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Banten Hadi Soeryadi mengakui salah satu temuan BPK terkait belanja barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. “Memang ada beberapa temuan di Dinas PUPR, tapi kami sudah menindaklanjutinya sebagian. Terkait kelebihan pembayaran, sudah kami kembalikan sebesar Rp200 juta terkait pemeliharaan jalan,” katanya.
Hadi menambahkan, terkait kualitas sejumlah ruas jalan yang dinilai BPK belum sempurna, segera ditindaklanjuti. “Kami akan bekerja sama dengan beberapa ahli dari perguruan tinggi di antaranya UI untuk melakukan pendampingan proyek pembangunan jalan. Temuan BPK menjadi pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki kinerja,” paparnya.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menegaskan, opini WTP yang diraih Pemprov bukan berarti tidak ada potensi penyimpangan. “Kita minta semua rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti Pemprov, dan nanti DPRD akan menyampaikan masukan untuk perbaikan kinerja Pemprov Banten lebih baik lagi,” jelasnya. (den/alt/del/ira)
