PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran tak kurang dari Rp12 miliar untuk perekrutan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2019.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Sunarto mengaku, Pemkab hanya bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk melakukan perekrutan calon ASN dan P3K.
Dana sebesar itu, lanjutnya, cukup untuk membayar gaji 200 pegawai selama satu tahun. “Tinggal kali tiga juta kali 200, kali 14 kan ada gaji 13 dan THR hampir 12 miliaran. Dana itu untuk P3K juga, karena kuotanya 70 persen P3K dan 30 persennya ASN,” katanya kepada Radar Banten di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Jumat (2/8).
Menurut Sunarto, Pemkab belum bisa menambah anggaran untuk perekrutan pegawai tahun 2019 ini. Soalnya, kata dia, selain karena keterbatasan anggaran, Kabupaten Pandeglang juga akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 mendatang. “Sehingga kita harus melakukan penghitungan dengan cermat agar tidak menjadi kesalahan ke depan. Karena memang anggaran yang kita miliki cukup terbatas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait proses pelaksanaan seleksi calon ASN dan P3K. “Kalau kuota yang kita usulkan berdasarkan kemampuan daerah, saya sudah konsul dengan Pak Ramadani (kepala BPKD-red) dan kita sanggupnya hanya segitu. Mengenai pelaksanaan seleksi, kita menunggu arahan dari Pusat dulu,” katanya.
Fahmi meluruskan, kuota penerimaan pegawai tahun 2019 sebanyak 200 formasi, terdiri dari 70 persen P3K dan 30 persen untuk calon ASN. “Setelah kita hitung ternyata kita sanggup mengangkat 200 pegawai bukan seratus. Kuotanya untuk calon ASN dan P3K sudah diatur oleh pemerintah pusat, kita hanya tinggal melaksanakan perekrutan saja,” katanya. (dib/zis)
