SERANG – Pemerintah terus mengupayakan pembangunan politik dan demokrasi. Namun untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah.

“Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten dalam Rapat Koordinasi Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten di aula Kesbangpol Banten, Rabu (14/8/2019).

Kata Ade, BPS bersama Kemenkopolhukam, Bappenas, dan Kemendagri beserta tim ahli telah merumuskan pengukuran IDI. “IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat pencapaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak hak politik, dan lembaga -lembaga demokrasi,” sambungnya.

IDI, sambung Ade, bertujuan mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. “Dari indeks itu akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur itu,” ujarnya.

Sementara ketua panitia Moh Agus Hendi Hendrawan menambahkan kegiatan rapat koordinasi tim Pokja IDI Banten ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pokja IDI Banten. “Selain itu juga dapat memperluas jaringan,”ujarnya.

Kata Hendi, fokus kegiatan pemerintah tidak hanya berhenti menyusun indeks saja tetapi bagaimana memanfaatkan indeks itu. “Oleh karena itu kegiatan rakor ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah,” pungkasnya.

Diketahui bahwa IDI Banten 2018 berada di posisi 17 se Indonesia dengan nilai 73,78. Angka itu naik 0,06 persen dibandingkan IDI Banten 2017. (Alt)