SERANG – Pembangunan di Provinsi Banten dinilai masih lamban. Padahal Banten telah berusia 19 tahun dan telah dipimpin empat gubernur. Banten yang didirikan untuk bisa mengejar ketertinggalan dan mempercepat kesejahteraan masyarakatnya, belum sesuai harapan.
“Berdirinya Banten sebagai alat untuk mempercepat kesejahteraan, tapi jalannya masih lamban,” ujar Ketua Dewan Riset Daerah Banten Profesor MA Tihami dalam acara Sarasehan 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia dan 19 Tahun Provinsi Banten, yang digelar DPD Gerindra Banten di Gedung Graha Mahesa, Kota Serang, Senin (26/8).
Hadir pemateri lain sarasehan yakni, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amrullah, peneliti LIPI Profesor Lili Romli dan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Acara tersebut dipandu langsung Ketua DPD Gerindra Banten Desmond J Mahesa.
Pada paparannya, Prof Tihami menyoroti masih banyak angka putus sekolah, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kasus pengangguran terbuka. “Ini perlu menjadi perhatian serius agar tujuan awal pendirian Banten bisa sesuai cita-cita awal,” kata mantan rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.
Prof Tihami juga menyoroti tantangan investasi wisata di Banten. Menurutnya, investasi di sektor ini dibayangi sebagian wilayah Banten yang rawan gempa.
Kata dia, rawan banjir ada 88.082 hektare, rawan gempa 344.126 hektare, rawan longsor 3.015 hektare. “Sementara yang borongan atau rawan lebih dari satu jenis bencana ada 518.361,42 hektare,” katanya.
Selain daerah rawan bencana, kata dia, investasi pariwisata di Banten juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Para investor dalam kajiannya masih mengkhawatirkan budaya masyarakat jika mereka menanamkan modalnya. “Sering kali saat ada pengembangan investasi pariwisata muncul preman, malak, sehingga investor kurang betah. Ini harus diperbaiki, bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga budaya masyarakat,” ungkapnya.
Senada disampaikan Profesor Lili Romli. Banten sebagai penyangga Ibukota mestinya bisa melakukan akselerasi pembangunan lebih cepat. “Mestinya harus seperti kancil berlari cepat, tidak seperti siput,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan belum meratanya pembangunan di Banten. Termasuk persoalan ketertinggalan di Kabupaten Serang bagian utara yang menjadi tanah kelahirannya. “Saya dan Prof Tihami kebetulan orang Pontang dan sejak saya kecil sampai sekarang masih seperti itu saja,” katanya.
Rektor UMT Ahmad Amrullah mengatakan, sebenarnya dengan munculnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola potensi sumber dayanya.
Selain mengoptimalkan perangkat kerja yang ada, pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. “Harus betul-betul dikelola. Entitas yang bisa dikerjasamakan adalah perguruan tinggi karena di sana ada ilmuan,” tuturnya.
Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten Desmond Junaedi Mahesa mengatakan, sarasehan sebagai media untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD terpilih dari Gerindra. Sarasehan juga media menampung masukan yang mesti dikerjakan oleh mereka saat menjabat sebagai wakil rakyat.
“Kami minta masukan kepada masyarakat dan pakar di daerah tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka. Tentunya catatan-catatan ini harus disikapi,” ujarnya.
Kata Desmond, sekian banyaknya persoalan pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan di Banten adalah catatan yang harus diperjuangkan kader-kader Gerindra di parlemen. “Mampu atau tidak mampu, itu kan catatan. Inilah yang hari ini capacity building atau peningkatan kapasitas agar mereka mampu. Dan, catatan ketidakmampuan tentunya dari kalian bisa menilainya,” ujar anggota DPR RI itu.
Sebagai pimpinan partai, lanjut Desmond, pihaknya selalu mengarahkan kader yang diberi amanah sebagai wakil rakyat untuk bekerja maksimal. “Bagaimana mungkin mereka bisa maksimal kalau mereka tidak punya kemampuan dasar. Apa yang dilontarkan oleh Profesor Tihami tentunya harus direspons oleh kami sebagai partai yang diberi kepercayaan untuk memperbaiki yang ada,” ujarnya. (ken/air/ira)
