SERANG – Bank Indonesia Provinsi Banten memberikan warning soal upah minimum di Banten yang tinggi. Jika upah meningkat tahun depan tanpa diimbangi produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, bakal menjadi momok bagi industri. Apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat dan terdampak ekonomi global.
Upah minimum kabupaten kota di Banten, terutama daerah industri, tergolong tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Setiap pembahasan dan penetapan upah di setiap akhir tahun selalu diwarnai unjuk rasa para tenaga kerja. Kemudian, di awal tahun, perusahaan yang tak sanggup memberlakukan upah baru lapor ke pemerintah daerah meminta penangguhan.
Setiap tahun upah minimum naik yang persentasenya lebih besar daripada inflasi. Komponen kenaikan upah menghitung inflasi nasional ditambah pertumbuhan produk domestik bruto (selengkapnya lihat grafis)
Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengakui upah minimum di Banten tergolong tinggi dibanding beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Erwin memperingatkan, jika upah tinggi tanpa memperhatikan kompetensi, kompetisi, dan produktivitas sumber daya manusia akan menjadi risiko bagi investor. Para pengusaha akan mencari daerah yang menguntungkan dengan upah rendah, tetapi produktivitas tinggi. Bahkan pengusaha lebih baik merelokasi usaha ke luar Banten untuk kebaikan usahanya.
“Korporasi bukan membayar upah minimum provinsi, tetapi upah minimum sektoral atau upah minimum kabupaten kota. Ini tentu menjadi isu tersendiri bagi pelaku industri,” kata Erwin, pekan lalu.
Ia menjelaskan, Banten harus meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga korporasi tetap memilih Banten sebagai daerah industri yang kompetitif. “Saat ini, tinggal bagaimana Banten meningkatkan produktivitas dan SDM yang kompetitif karena itu kunci investasi,” katanya.
Tim Advisory Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Jenidar Oseva mengatakan, dari informasi yang diterima pihaknya, ada beberapa perusahaan yang memilih melakukan perluasan usaha ke luar Banten, meskipun belum dapat dipastikan apakah ekspansi tersebut berkaitan dengan upah atau bukan. Saat ini upah minimum di Banten bukan hanya bersaing dengan daerah di dalam negeri, juga luar negeri.
“Saat ini, di Vietnam ada industri alas kaki terbesar dengan biaya UMR yang lebih rendah dan ini tentu akan menguntungkan investor karena mayoritas bahan bakunya ada di Vietnam,” ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan upah yang terjadi pasti akan memberikan pengaruh karena penghasilan masyarakat juga naik dan secara otomatis konsumsi naik yang berimbas pada permintaan yang juga mengalami kenaikan. “Ini otomatis berimbas pada inflasi,” katanya.
Disinggung sejumlah perusahaan di Banten yang merelokasi usahanya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui bila salah satu faktornya terkait upah minimum. “Ada pabrik yang butuh tenaga kerja telah pindah ke luar Banten. Misalnya, pabrik pembuat kaus kaki pindah ke Jawa Tengah,” ungkap Gubernur, awal Agustus lalu.
Ia menjelaskan, industri besar pindah dari Banten disebabkan UMK di Banten besar. “UMK di Banten kan dua hingga tiga kali lipat dibandingkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. UMK di kita sampai Rp3,6 juta. Industri cenderung mencari gaji buruh yang lebih murah, prinsip perusahaan swasta kan seperti itu,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten kota (UMK) 2020, Dewan Pengupahan Provinsi Banten sudah mulai melakukan persiapan untuk membahas besaran UMP 2020. Pada 1 November nanti, UMP 2020 sudah harus ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi dasar penetapan UMK 2020.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten yang juga menjabat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Alhamidi, paling cepat mulai September pembahasan UMP 2020 dimulai.
“Insya Allah September kami mulai membahas UMP 2020 bersama perwakilan serikat buruh dan asosiasi pengusaha,” kata Alhamidi kepada Radar Banten, Senin (26/8).
Ia menambahkan, pembahasan UMP dilakukan lebih cepat agar kabupaten kota bisa melakukan pembahasan UMK 2020. “Targetnya akhir Oktober Dewan Pengupahan Provinsi sudah bisa menggelar sidang untuk menetapkan UMP 2020. Besaran UMP dari hasil sidang tersebut akan direkomendasikan kepada Gubernur Banten untuk selanjutnya ditetapkan menjadi UMP 2020 melalui peraturan gubernur,” jelasnya.
Disinggung soal penghitungan UMP 2020, Alhamidi mengungkapkan, Dewan Pengupahan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 97. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.
Penetapan besaran upah disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka semakin baik juga kenaikan UMP. “Semua daerah tentu harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam lima tahun terakhir, UMP di Banten terus mengalami kenaikan. Bahkan, UMP 2019 nilainya mencapai Rp2.267.965. Kenaikan UMP tentu saja berimbas pada kenaikan UMK di delapan kabupaten kota. “Semua perusahaan itu wajib mematuhi UMP dan UMK yang ditetapkan gubernur setiap tahun,” beber Alhamidi. (skn/den/alt/ira)











