SERANG – Pemkab Serang meraih penghargaan sebagai policy maker (pembuat kebijakan) terbaik mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari International Council for Small Business (ICSB). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden ICSB Asia Hermawan Kartajaya kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang Abdul Wahid di Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (19/9).
Sekadar diketahui, organisasi internasional itu memberikan penghargaan kepada tiga kabupaten kota di Provinsi Banten. Selain Kabupaten Serang, penghargaan juga diberikan kepada Kota Tangerang dan Tangsel.
Wahid mengaku, bangga atas penghargaan yang diterimanya. Katanya, penghargaan diberikan karena Pemkab Serang melalui Diskoperindag dinilai telah membuat kebijakan yang baik dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kabupaten Serang.
Kata Wahid, kebijakan yang digulirkan Pemkab Serang untuk pengembangan UMKM sudah direalisasikan pada berbagai program. Di antaranya program naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil dan program wirausaha baru yang setiap tahun ditargetkan terbentuk 362 wirausaha.
“Kita juga punya program memacu pemasaran UMKM melalui IT online,” terangnya.
Menurut Wahid, diraihnya penghargaan tidak terlepas dari dorongan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan jajaran Pemkab dalam mendukung pengembangan UMKM, selain berkat kerja keras seluruh pejabat dan staf Diskoperindag. “Saya rasa ini suatu kebahagiaan untuk memacu kita terus mengembangkan UMKM di Kabupaten Serang,” ujarnya.
Kepala Bidang UMKM pada Diskoperindag Kabupaten Serang Vita Agustini menambahkan, setiap tahunnya UMKM di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada 2017 tercatat ada 26.018 pelaku UMKM, meningkat pada 2018 menjadi 26.919 UMKM. “Setiap tahun yang difasilitasi halal, merek, laik sehat, dan portal (pemasaran online-red) ada 143 UMKM,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pelatihan pemasaran online, membentuk toko UMKM Gerai Due Kite online, dan fasilitasi pembiayaan serta fasilitasi izin usaha mikro kecil (IUMK). Upaya pengembangan UMKM, lanjut Vita, sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 tentang UMKM. “Masih banyak lagi program-program yang kita lakukan untuk pengembangan UMKM,” pungkasnya. (jek/zai/ira)
