CILEGON – Setelah Ketua DPC PDIP Kota Cilegon Reno Yanuar dan politikus senior Golkar Iye Iman Rohiman, giliran Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon Alawi Mahmud mengikuti penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Partai NasDem.
Kemarin (3/10), perwakilan Alawi Mahmud mendatangi kantor DPD Partai NasDem di Kompleks Bumi Rakata Asri Cilegon untuk mengambil formulir. Informasinya, selain Alawi, kader PAN lain yang berencana mendaftar ke NasDem adalah Bendahara DPW PAN Provinsi Banten Dede Rohana Putra.
Saat dikonfirmasi, Dede Rohana Putra membenarkan ia akan datang ke NasDem untuk mengambil formulir penjaringan. Rencananya, ia akan datang di hari Sabtu (5/10) atau Minggu (6/10). “Saya penginnya langsung sebagai bentuk keseriusan. Saya lihat calon-calon lain mewakili, saya penginnya Sabtu atau Minggu datang langsung sebagai bentuk nunjukin bahwa saya serius,” ujar Dede.
Soal posisinya saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, Dede mengaku, siap menanggalkan jabatan yang baru ia sandang tersebut. Namun, dengan syarat ia mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Namun, diakui Dede, saat ini ia masih terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Sejauh ini, pendapat masyarakat pun masih berbeda-beda. Ada yang mendukungnya untuk maju sebagai calon kepala daerah, tetapi ada juga yang menyarankan agar ia tetap melanjutkan pengabdian sebagian Wakil Rakyat.
“Sampai hari ini saya akui belum bulat, tapi ini dalam langkah ikhtiar, mulai mengerucut nanti di akhir tahun, jika dukungan masyarakat terus mengalir, hayuk,” ujarnya.
Untuk membulatkan tekad, lanjut Dede, ia pun berencana akan melakukan survei. Selain itu, akan mengumpulkan masyarakat beserta tokoh-tokoh di Kota Cilegon. Hal itu dilakukannya untuk mendengarkan pendapat masyarakat secara langsung.
Bagi Dede, untuk maju di pilkada bukan persoalan siap atau tidak siap, tapi juga ada atau tidaknya dukungan masyarakat.
Terkait langkah ketua DPD PAN Kota Cilegon Alawi Mahmud yang mengirim untusan untuk ambil formulir, Dede mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, internal PAN pun mendorong seluruh kader yang potensial untuk berani maju.
“Kalau nanti masyarakat menghendaki tokoh yang lain, saya legawa, kita harus legawa, karena ini kan kepentingan masyarakat, tidak boleh ada kepentingan pribadi, suka atau tidak suka, didukung atau tidak didukung tetap maju, saya tidak mau,” ujarnya.
PERLAWANAN KADER GOLKAR
Sementara itu, langkah politikus senior Golkar Iye Iman Rohiman yang daftar penjaringan NasDem dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan partai. Akademisi Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syaeful Bahri menuturkan, upaya perlawanan bisa saja menjadi hal yang mendasari langkah Iye untuk mengikuti penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota Cilegon dari Partai NasDem.
Syaeful menduga upaya itu didorong kepercayaan diri Iye terhadap kapasitas dan potensi lain yang ia miliki untuk maju dalam kontestasi pilkada. Secara elektoral, Iye merupakan politikus kawakan di Kota Cilegon, hal itu dibuktikan dengan sejumlah pengalamannya dalam kancah perpolitikan. Misalnya, ia pernah berhasil duduk di kursi DPRD Kota Cilegon, kemudian, meraih suara cukup signifikan saat ia maju dalam kontestasi Pileg DPRD Provinsi Banten pada 2014 lalu.
“Perebutan suara DPRD provinsi kan sama dengan perebutan kursi kepala daerah karena suara diambil dari satu kota, itu bisa jadi yang mendasarinya,” ujar Syaeful.
Kemudian, secara kekuatan logistik, Iye selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses. Hal itu dimungkinkan menjadi potensi lain yang dinilai oleh Iye bisa menjadi modalnya untuk maju. “Unsur gizi kadang paling utama, yang bersangkutan bisa jadi merasa siap secara gizi, secara logistik, dan memiliki basis massa,” ujar mantan ketua KPU Kota Cilegon tersebut.
Dengan berbagai resources itu, Iye dinilai memiliki kans, terlebih menurutnya dalam politik hal apa pun bisa saja terjadi.
Secara terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kota Cilegon Sutisna Abas mengaku, belum mengambil sikap atas langkah politik salah satu kadernya tersebut. Hal itu karena kedatangan Iye bersifat secara personal, bukan atas nama partai.
Terlebih dari itu, sejauh ini, Iye pun baru sekedar mengambil formulir.
“Kan belum tentu mengembalikan. Kalau nanti mengembalikan baru akan kita bahas di internal untuk menentukan langkah apa yang akan diambil partai,” ujarnya.
Disinggung soal kemungkinan sanksi yang akan diganjar partai pada Iye, Sutisna enggan menjelaskan. Menurutnya, hal itu perlu dibahas secara bersama di internal. (bam-ibm/ira)










