SERANG – Maraknya keberadaan transportasi online menggerus keberadaan angkutan umum. Itu tak lain karena keberadaan transportasi online bisa masuk hingga sejumlah kawasan perumahan, desa, hingga kampung.
Di wilayah Kabupaten Serang perkotaan seperti di Kecamatan Kramatwatu, Ciruas, Kragilan, dan Kecamatan Baros, transportasi online mulai masuk. Kondisi itu dikeluhkan oleh sejumlah sopir angkutan umum. Seperti yang dikeluhkan salah satu sopir angkutan umum bernama Rasiman yang ditemui Radar Banten di kawasan Pasar Ciruas. Menurutnya, semakin hari jumlah penumpang semakin menyusut. “Kalau dulu penumpang itu ramai terus, kalau sekarang mungkin sudah banyak kendaraan pribadi, terus ada online (transportasi online-red) itu,” katanya.
Menurut dia, jika angkutan umum yang ingin beroperasi harus mengurus izin trayek kepada pemerintah, seharusnya aturan itu juga berlaku bagi pelaku transportasi online. Kemudian, jumlahnya juga harus dibatasi. “Kalau kayak online itu kan enggak kelihatan, mereka juga harus dibatasi supaya bisa seimbang sama angkot-angkot ini,” ujarnya.
Senada disampaikan sopir angkot di Kecamatan Kibin Sarmadi. Ia lebih memilih mengangkut karyawan pabrik daripada harus mencari penumpang seperti biasa. “Kalau saya setiap hari ngetem di depan pabrik saja, narik juga kan enggak pasti dapatnya, kalau di sini sudah pasti,” katanya.
Ia juga mengeluhkan maraknya transportasi online yang juga sering beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatur jenis transportasi online dan tradisional. “Itu (transportasi online-red) harus diatur, jangan dibebaskan begitu saja, nanti kita korbannya,” keluhnya.
Kondisi sama terjadi di Kota Cilegon. Jumlah angkutan umum perkotaan di Kota Cilegon terus alami pengurangan setiap tahunnya. Pengurangan armada itu pun diikuti dengan terus menurunnya pengguna jasa angkutan tersebut.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Hendra Pradipta menuturkan, berdasarkan catatan, jumlah angkutan umum perkotaan di Kota Cilegon sebanyak 1.292 unit, tapi hingga Oktober ini baru 546 unit yang telah melakukan perpanjangan trayek. “Memang dari 1.292 itu banyak yang tidak beroperasi. Untuk data detailnya, masih dalam proses pendataan,” ujar Hendra.
Kata Hendra, pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi angkutan umum untuk memastikan jumlah yang terdapat pada data base sama dengan fakta di lapangan.
Menurutnya, berdasarkan hasil pengamatan serta peninjauan Dishub ke lapangan, banyak sopir angkutan umum yang mengeluhkan menurunnya jumlah peminat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, misalnya, gencarnya transportasi umum berbasis online, kemudian persaingan ketat antar sesama sopir. “Sekarang semua trayek turun ke jalan protokol, sedangkan yang naiknya dikit, ini yang sedang coba kita tata,” paparnya.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten, jumlah angkutan kota dalam provinsi yang dalam trayek, yakni 9.436 unit. Sedangkan jumlah angkutan tidak dalam trayek sebanyak 1.053 unit.
Kepala Dishub Provinai Banten Tri Nurtopo mengakui, dengan kondisi saat ini ada beberapa unit yang sudah tidak aktif lagi. “Tapi, jumlah (yang tidak aktif-red) tidak ada datanya,” ujar Tri.
Ketidakaktifan sejumlah angkutan umum itu, dinilainya, lantaran saat ini transportasi massa memiliki banyak pesaing. Mulai dari sepeda motor, baik itu masyarakat memiliki sepeda motor maupun keberadaan ojek, hingga angkutan online. “Apalagi kondisi saat ini, masyarakat justru ingin praktis. Sampai depan pintu, aman, nyaman, dan murah,” tuturnya.
Namun, pihaknya tetap memberikan pembinaan kepada angkutan umum agar tidak tergerus zaman. Kata dia, setiap angkutan mempunyai pangsa pasarnya tersendiri. Meskipun ada yang angkutan umum yang tergerus, tetapi mereka masih diminati. (jek-bam-nna/air/ira)
