TANGERANG – Sanksi berat bakal dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti-Pancasila. Sanksinya tidak main-main. Dipecat. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi dan monitoring evaluasi di Balaikota Tangsel, Selasa (29/10).
“ASN itu penjaga bangsa ini. Kalau ASN anti-Pancasila berbahaya. Dan kami tegas. Jika terbukti terpapar ideologi lainnya, akan diberhentikan,” katanya.
Ia menambahkan Kemendagri terus berupaya melakukan sosialisasi ke daerah yang memiliki kemungkinan besar terhadap munculnya potensi anti Pancasila. “Saya baru saja pulang dari Papua, untuk ikut mensosialisasikan peningkatan kewaspadaan nasional,” ucapnya.
Dengan sosialisasi ini, Bachtiar berharap agar masyarakat bisa lebih peka terhadap informasi. Apakah informasi tersebut akan memecah belah bangsa atau mempersatukannya. Sehingga Indonesia bisa mewujudkan Pancasila yang menjadi tonggak merdekanya bangsa.
Kasubit Antar Kelembagaan Kemendagri Anang Kurniawan menjelaskan kewaspadaan nasional sudah harus ditingkatkan. Apalagi mengingat akses teknologi yang semakin masif membuat perkembangan komunikasi pun berkembang pesat. “Untuk memastikan bahwa informasi yang perlu diwaspadai bisa dipahami oleh masyarakat,” singkatnya.
Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany berharap dengan hadirnya pemerintah pusat secara langsung dapat memaparkan apa saja hal yang bisa diwaspadai oleh masyarakat. “Saya berpesan informasi yang disampaikan oleh narasumber nantinya harus diaplikasikan dan disebarluaskan ke masyarakat. Sehingga bisa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima informasi yang bermanfaat saja,” katanya.
Apalagi di era digital seperti sekarang, Airin menjelaskan informasi dengan sangat cepat bisa tersebar luas. Namun, belum tentu kejelasannya. “Seperti yang dialami Camat Ciputat Andi Patabai beberapa waktu lalu. Heboh di media sosial, lantaran dituding anti-Pancasila,” katanya.
“Padahal, kejadian tersebut tahun 2015. Tapi, diframming sedemikian rupa dengan menuduh Pak Andi anti Pancasila. Padahal itu bohong,” tukasnya.
Dari info yang didapat sebelumnya, belum lama ini, saat Plt Menkumham sekaligus Mendagri dijabat Tjahjo Kumolo telah memecat salah satu ASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Alasannya, lantaran oknum ASN tersebut mengunggah konten diduga berisi muatan ideologi anti-Pancasila di media sosial. (you/asp)
