CILEGON – Menindaklanjuti berbagai laporan yang mengatasnamakan pengusaha Cilegon, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten bakal menggelar investigasi ke Kadin Kota Cilegon. Investigasi antara lain untuk memastikan panitia musyawarah kota (mukota) berjalan netral, serta membuktikan dugaan adanya peserta ilegal.
Wakil Ketua Kadin Banten Bidang Organisasi Agus R Wisas mengungkapkan, sesuai aturan organisasi, pemilihan ketua Kadin dilaksanakan dua bulan sebelum atau sesudah masa periode kepengurusan berakhir. Sementara pengurus Kadin Kota Cilegon periode 2014-2019 telah berakhir 30 Oktober 2019.
Untuk menentukan pengurus baru periode 2019-2022, kata Agus, Mukota Kadin Cilegon akan tetap dilaksanakan 14 November mendatang. “Namun, kami menerima pengaduan dari sejumlah pengusaha lokal di Kota Cilegon, mereka menuding panitia mukota tidak netral dan dugaan pelanggaran lainnya. Menindaklanjuti pengaduan itu, kami telah memanggil panitia mukota akhir pekan lalu. Kami harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum melakukan investigasi,” kata Agus, kemarin.
Bila dalam investigasi tersebut terbukti bahwa tudingan itu terbukti, maka kepanitiaan mukota akan segera diganti. “Tetapi, apa pun hasil investigasinya, jadwal Mukota Kadin Cilegon tidak akan berubah. Paling akan diganti kepanitiaannya, itu pun jika terbukti (melakukan pelanggaran) ya,” tegas Agus.
Sambil menunggu hasil investigasi yang dilakukan Kadin Banten, panitia dipersilakan melaksanakan tahapan mukota sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya. “Semoga pekan ini sudah bisa kami sampaikan hasil investigasinya,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Lokal Cilegon (HPLC) Jaenal Arifin menuturkan, usai unjuk rasa lalu, pihaknya kembali menyurati Kadin Provinsi Banten terkait dugaan adanya pembuatan kartu tanda anggota (KTA) bodong. “Surat itu kita layangkan ke Kadin Provinsi kemarin (Senin (4/11),” ujar Jaenal kepada Radar Banten.
Ia menuturkan, sejauh ini, pihaknya banyak menemukan KTA Kadin Cilegon terbit tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan dan pemilik perusahaan merasa tidak merasa menandatangani permohonan pembuatan KTA Kadin Cilegon. “Sudah sekira 10 KTA bodong yang kita temukan,” tuturnya.
Jaenal berharap, Kadin Provinsi Banten menyikapi seluruh laporan yang telah disampaikan oleh pihaknya serta membekukan ketua Kadin Kota Cilegon, dan membatalkan Mukota Kadin.
Ketua Panitia Mukota Kadin Kota Cilegon Isbatullah mempersilahkan Kadin Banten melakukan investigasi. “Tupoksi Kadin Banten itu melakukan supervisi terhadap kerja Panitia Mukota V Kadin Cilegon, cuma yang menjadi catatan kami bahwa ada kelompok tertentu ingin membuat suasana gaduh dan menciptakan kesan bahwa panitia tidak netral,” ujar Isbat.
Terkait tudingan KTA bodong, menurut Isbat, proses pembuatan KTA tidak sembarangan. Ada prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Dimana untuk membuat KTA, Kadin Kota Cilegon harus mengajukan ke Kadin Provinsi Banten, kemudian dilaporkan ke Kadin Indonesia. “Membuat KTA Kadin itu gak semudah membuat KTA LSM,” tegasnya. (den-bam/ibm/ira)
