SERANG – Pembangunan balai latihan kerja (BLK) Kabupaten Serang di Kecamatan Kragilan belum ada progres. Meski pembebasan tanah sudah dilakukan, akan tetapi belum ada pembangunan fisik.

Kepala Seksi Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang Didi Rosadi mengatakan, pada 2016 pembangunan BLK diusulkan ke Pemprov Banten. Saat itu, Pemprov siap membantu jika Pemkab Serang sudah menyediakan lahannya.

Kemudian, pihaknya membebaskan lahan seluas 1,5 hektare di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, pada 2017. Bahkan, lahan itu juga sudah disertifikasi milik Pemkab Serang. “Beres sertifikat itu sekitar 2018 awal,” katanya di kantornya, Jumat (15/11).

Lanjut Didi, setelah membebaskan lahan, pihaknya kembali mengajukan ke Pemprov Banten untuk bantuan pembangunan fisiknya. Pemprov siap membantu jika usulan pembangunan BLK itu menjadi usulan prioritas Pemkab Serang. “Nah, saya enggak tahu bagaimana sekarang, apakah termasuk usulan prioritas atau tidak,” ujarnya.

Didi mengatakan, pihaknya sudah mengalihkan rencana pembangunan BLK kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang. Karena, sesuai dengan aturan, instansinya tidak diperbolehkan melakukan pembangunan fisik. “Ke Perkim (menyebut DPKPTB-red) dan provinsi juga saya sudah mengajukan,” ucapnya.

Dikatakan Didi, pembangunan BLK itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp17 miliar. Kata dia, pembangunan BLK menjadi penting karena selalu masuk usulan di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). “Di musrenbang setiap desa mengusulkan, akhirnya kita bawa ke musrenbang kabupaten,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan pada DPKPTB Kabupaten Serang Tony Kristiawan mengaku, belum menerima usulan untuk pembangunan BLK. Anggaran untuk pembangunan BLK juga belum tertuang dalam kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas serta plafon anggaran sementara (PPAS) 2020. “Saya lihat di KUA PPAS belum ada untuk BLK,” katanya. (jek/zee/ira)