SERANG – Sebanyak 305 sanitarian di Banten mengikuti sumpah profesi. Selain itu, mereka juga mengikuti seminar nasional yang diisi empat narasumber.
Ketua Pengurus Provinsi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Banten Widodo Hari Lusinto mengatakan, berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, profesi harus mengambil sumpah. “Ini sebagai bentuk dan legitimasi sanitarian untuk mengabdi,” ujar Widodo usai sumpah profesi sanitarian dan seminar nasional di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (28/11).
Widodo mengatakan, profesi sanitarian sangat dekat dengan masyarakat lantaran berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Misalnya, pengawasan air minum, air limbah, MCK, makanan, perumahan sehat, sanitasi tempat umum, serta aspek kesehatan masyarakat lainnya.
Kata dia, HAKLI menjadi wadah organisasi bagi para sanitarian. Lantaran setiap tenaga kesehatan harus mempunyai organisasi profesi untuk pengembangan jabatan. Makanya, organisasi profesi penting. Saat ini, ada 305 anggota yang aktif dan telah menandatangani surat tanda registrasi. Untuk semakin meningkatkan kompetensi para sanitarian, HAKLI juga menyelenggarakan seminar nasional dengan tema implementasi sanitasi total berbasis masyarakat di Banten dan standar kualifikasi kerja nasional Indonesia.
Hadir sebagai narasumber Ketua Umum HAKLI pusat Prof Dr Arif Sumantri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banten Komarudin, dan pakar kesehatan lingkungan Banten Maman Sutisna. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten dr Ati Pramudji Hastuti yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Bahkan, Dinkes juga berencana memenuhi kebutuhan sanitarian di seluruh puskesmas yang ada di Banten.
Pada seminar itu, Widodo juga memberikan materi terkait pengembangan tenaga sanitarian dalam rangka transformasi pejabat struktural menuju jabatan fungsional tertentu. Hal itu berhubungan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tertentu.
“Jadi kalau rencana pemangkasan eselon III dan IV dilakukan, para sanitarian ini sudah siap menjadi tenaga fungsional tertentu,” terangnya.
Ia mengatakan, pengurus cabang HAKLI di Banten sudah ada di delapan kabupaten kota. Bahkan, organisasi itu sudah mendapatkan izin dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kementerian Hukum dan HAM. (nna/alt/ira)
