• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Mulai Januari 2020, Edi-Ati Dilarang Rombak Pejabat

Redaksi by Redaksi
Sabtu, 7 Desember 2019 11:57
in Berita Utama, Pemerintahan
Mulai Januari 2020, Edi-Ati Dilarang Rombak Pejabat

CILEGON – Mulai Januari 2020 Walikota Edi Ariadi dan Wakil Walikota Ratu Ati Marliati tidak boleh melakukan perombakan jabatan, baik eselon II, III maupun IV. Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Larangan itu dimaksud untuk menghindari potensi upaya mobilisasi birokrasi oleh pemerintah daerah seiring adanya calon kepala daerah dari petahana atau incumbent.

RelatedPosts

Kebakaran PT Fonusa

Pusdokkes Polri: Identifikasi Korban Butuh Kecocokan DNA

Minggu, 22 November 2026 17:01
Kepakaran PT Fonusa

Pihak Kepolisian Masih Selidiki Penyebab Kebakaran di PT Fonusa

Minggu, 22 November 2026 16:53
Sanitasi Kota Serang

Pemkot Serang Petakan Kawasan Rawan Sanitasi

Minggu, 22 November 2026 16:30
Bantuan UPZ Banten

Pesantren hingga RTLH Masuk Sasaran Bantuan UPZ

Minggu, 22 November 2026 16:26

“Mengacu pada UU itu, enam bulan sebelum penetapan calon pasangan kepala daerah, pemerintah diminta untuk tidak melakukan rotasi mutasi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon Siswandi, Jumat (6/12).

Diketahui, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), penetapan calon walikota dan wakil walikota Cilegon adalah 8 Juli 2020. Artinya, mulai Januari 2020 Pemkot Cilegon sudah tidak bisa melakukan rotasi mutasi.

“Nanti kami akan bersurat kepada pemerintahan untuk tidak melakukan perombakan pejabat sesuai aturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Siswandi.

Siswandi berharap, pemerintah mengikuti aturan itu sehingga potensi adanya mobilisasi birokrasi dengan kepentingan calon tertentu pada pilkada mendatang benar-benar bisa dihindari.

Soal potensi mobilisasi birokrasi serta penggunaan program pemerintah demi kepentingan pihak tertentu, saat ini, lanjut Siswandi, pihaknya belum bisa berbuat banyak karena belum memasuki tahapan tersebut. “Sekarang belum ada aturan. Kami bergerak sudah masuk ke dalam tahapan,” tuturnya.

Kendati demikian, Siswandi memastikan pada pilkada tahun depan pihaknya  tidak membeda-bedakan pasangan calon baik dari jalur partai maupun perseorangan, serta petahana maupun bukan. Bawaslu tetap mempunyai sejumlah titik prioritas pengawasan yang memiliki kerentanan untuk terjadinya pelanggaran, misalnya potensi mobilisasi birokrasi serta penggunaan program pemerintah demi kepentingan pihak tertentu di pilkada.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, masyarakat jangan ragu untuk melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, pada tahun depan Pemkot Cilegon dimungkinkan harus mengisi kekosongan suatu jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat yang memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Sekda Kota Cilegon Sari Suryati.

Menurutnya, Sekda memasuki masa pensiun pada Oktober 2020. Untuk itu, sudah dipastikan Pemkot Cilegon harus mencari pengganti karena tidak bisa diperpanjang. “Enggak ada perpanjangan, UU ASN berbicara kalau JPT (jabatan pimpinan tinggi) itu 60 tahun, kalau administrator 58 tahun, tidak ada perpanjangan. Kalau sudah 60 tahun titik,” tuturnya.

Kendati seperti itu, lanjut Mahmudin, urusan merombak jabatan atau mengisi kekosongan suatu jabatan menjadi kewenangan kepala daerah. Ia pun pada akhirnya menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Walikota Cilegon Edi Ariadi. (bam/ibm/ira)

Tags: Pemkot Cilegon
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Walikota Arief: e-Planning Berorientasi Kepentingan Masyarakat

Next Post

Pilkada Kabupaten Serang Rentan Politik Uang

Next Post
Pilkada Kabupaten Serang Rentan Politik Uang

Pilkada Kabupaten Serang Rentan Politik Uang

Kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, 4 Karyawan Luka-luka, 42 Lainnya Hilang Kontak

Kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, 4 Karyawan Luka-luka, 42 Lainnya Hilang Kontak

Minggu, 22 November 2026 08:04
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Kebakaran PT Fonusa

Pusdokkes Polri: Identifikasi Korban Butuh Kecocokan DNA

by Ahmad Rizal Ramdhani
Minggu, 22 November 2026 17:01
0

SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Proses identifikasi terhadap korban kebakaran di PT Fonusa Agung Mulia (FAM) membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pasalnya, kondisi korban...

Kepakaran PT Fonusa

Pihak Kepolisian Masih Selidiki Penyebab Kebakaran di PT Fonusa

by Ahmad Rizal Ramdhani
Minggu, 22 November 2026 16:53
0

SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Pihak kepolisian hingga saat ini masih berupaya untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran di PT Fonusa Agung Mulia (FAM)...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.