CILEGON – Anggaran untuk sektor pendidikan di Kota Cilegon pada 2020 mendatang dipangkas hingga Rp23 miliar. Hal itu seiring berkurangnya bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon Taufiqurohman menuturkan, pengurangan itu terjadi seiring dengan adanya pengurangan alokasi bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Salah satu yang terkena dampak dari kebijakan itu adalah pengurangan untuk sektor pendidikan.
“Kebijakan pusatnya kan berubah,” ujar Taufiq, usai pembinaan kepala sekolah tingkat sekolah dasar (SD) se-Kota Cilegon di Hotel Grand Mangku Putera (GMP) Cilegon, Senin (9/12).
Akibat pengurangan anggaran tersebut, program revitalisasi gedung sekolah berkurang. Padahal, lanjut Taufiq, banyak sekolah yang perlu segera direvitalisasi khususnya berkaitan dengan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar.
Kendati demikian, Taufiq memastikan pengurangan anggaran pendidikan itu tidak berdampak pada pendapatan para guru, tenaga kependidikan, dan operasional sekolah. “Paling yang kita kurangi program-program yang bersifat fisik. Kalau honor dan kebutuhan operasional jadi prioritas,” jelas Taufiq.
Dengan anggaran yang ada, Dindik meminta seluruh elemen di kependidikan untuk bekerja seefisien mungkin dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. “Tidak akan berpengaruh pada proses pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati menjelaskan, akibat pengurangan anggaran dari pusat, anggaran untuk sejumlah bidang selain pendidikan pun harus berkurang.
Namun, Ati mengaku meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memprioritaskan anggaran pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ia mengaku meminta agar pengurangan signifikan hanya dilakukan pada program pembangunan fisik. “Yang penting tidak berdampak pada pelayanan,” ujar Ati.
Kata Ati, jika pelayanan pendidikan dikurangi, ia khawatir akan berdampak pada mutu pendidikan. Karena itu ia berharap dengan adanya pengurangan bantuan keuangan tersebut tidak berdampak buruk pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dengan kondisi keuangan itu, Ati mengajak kepada seluruh kepala sekolah untuk tetap bekerja secara optimal. Ia pun mengingatkan agar sekolah tidak memungut biaya sekolah yang telah menjadi tanggung jawab pemerintah. “Sesuai Undang-undang 20 tahun 2003 usia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sudah tidak boleh lagi memungut biaya,” tegas Ati. (bam/ibm/ags)
