SERPONG – Pemerintah provinsi dan kabupaten kota diharapkan membuat kebijakan bersama sebagai upaya penyelamatan industri di Banten. Itu perlu dilakukan lantaran adanya sejumlah industri yang memilih hengkang, memindahkan tempat produksinya ke daerah lain di luar Banten.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tangsel Yakub Ismail mengatakan, langkah strategis perlu dilakukan semua kepala daerah agar sektor bisnis tetap tumbuh dan para pekerja bisa terselamatkan.
“Pelaku industri di Banten sudah banyak yang mengalihkan bisnisnya ke luar daerah. Sebab, biaya harga pokok produksi (HPP) sudah terlalu tinggi. Terutama sektor biaya tenaga kerja yang sudah mencapai 20 persen,” katanya dalam Diskusi Ekonomi dan Infrastruktur, Outlook Banten 2020 di Swiss-Belhotel, Intermark BSD, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, Kamis (12/12).
Ia menambahkan, bila tak ada kepedulian dari pemerintah, industri di Banten baik manufaktur, padat karya, dan sebagainya akan hengkang. Jika terjadi, dampak buruknya pengangguran bertambah. “Industri manufaktur itu penyerapan tenaga kerjanya luar biasa banyak. Ini yang akan membahayakan. Sekarang saja Banten dua tahun berturut-turut tercatat pengangguran tertinggi se-Indonesia,” ucapnya.
Yakub menyatakan, kebijakan yang cepat bisa dicontoh dari Jawa Barat. Penyelesaian upah minimum kota (UMK) diselesaikan secara bipartit. “Kita (Banten-red) baru mencoba untuk diusulkan upah minimum sektoral kota (UMSK) bipartit. Jawa Barat bisa mengambil kebijakan cepat dan tepat. Ternyata bisa. Kenapa Banten tidak melakukannya juga,” ucapnya.
“Supaya menyelamatkan sektor industri dan pekerjanya sehingga keberlangsungan usaha tetap berjalan,” tambahnya.
Kata dia, UMK 2020 memang sangat tinggi. Aturan PP Nomor Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah tak relevan lagi. Karena tingginya upah, pembayaran bahan baku terhambat akibatnya produksi tidak lancar. Dengan begitu, terpaksa pengusaha melakukan efisiensi dengan membayar atau memotong gaji.
“UMK Tangerang Raya rata-rata Rp4 juta dan tertinggi di Cilegon mencapai Rp4,2 juta. Ini yang jadi persoalan yang harus dipecahkan bersama. Pertumbuhan ekonomi bisa naik karena didukung pendapatan pekerja. Tapi kalau industrinya hilang, daya beli menurun,” tukasnya
Hadir pada acara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, dan Walikota Serang Syafrudin.
Sementara itu, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam paparannya menyatakan, pembangunan yang akan dilakukan dengan perpanjangan jalur Moda Raya Terpadu (MRT). “Insya Allah, dalam waktu dekat ketemu Gubernur DKI dan feasibility study MRT akan dimulai dan konsep kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan ada dari investor. Jadi, bukan saja dari pemerintah, ada banyak pengembang yang bisa berkontribusi,” jelasnya
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan, sejatinya investasi harus membuka lapangan sebesar-besarnya. Tangerang Raya menjadi daerah satelit baru. Persaingan kerja sangat ketat karena skill yang harus ditonjolkan.
“Mudah-mudah proyeksi 2020 Banten bagian timur memiliki aset luar biasa. Sehingga, dapat berdampak Banten bagian barat,” jelasnya
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, aksesibilitas menjadi tantangan tersendiri. “Semakin banyak tol dikhawatirkan justru malah dilewati saja, seperti Purwakarta, Jawa Barat,” terangnya
Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, mendukung pertumbuhan ekonomi Banten dengan penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). “Pembangunan infrastruktur kerakyatan supaya tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan baik pembangunan dan taraf hidup. Kami sudah banyak membangun infrastruktur di Banten. Tapi, ada wilayah seperti Malingping, Kabupaten Lebak atau Pantai Selatan perlu penanganan khusus,” katanya
Sekadar diketahui, Kementerian PUPR mendorong pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU. Salah satu contohnya Ditjen Sumber Daya Air telah mengalokasikan sebesar Rp1,38 triliun pada 2020 yang digunakan untuk penyelesaian Bendungan Karian yang progresnya sudah mencapai 55 persen dan ditargetkan selesai 2020.
Lalu, rehabilitasi jaringan irigasi seperti daerah irigasi Cibaliung, Ciujung, dan Ciliman, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Cisadane Barat Laut dan Utara serta rehabilitasi Situ Palayangan, Gede Kawao, dan Bungur. Bidang permukiman dianggarkan sebesar Rp460 miliar untuk pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Maja, sistem penyediaan air minum (SPAM) Banten Lama, Ibukota Kecamatan (IKK) Maja, dan dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung. Peningkatan kualitas kawasan kumuh Mauk dan Banten Lama serta rehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan dan Pasar Anyar.
Untuk penyediaan perumahan, Kementerian PUPR juga akan membangun 101 unit rumah susun dan bantuan peningkatan kualitas 3.000 unit rumah swadaya.
Dalam peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp930 miliar untuk menyelesaikan Tol Serang-Panimbang seksi tiga, pembangunan flyover Martadinata Pamulang dan jembatan gantung, pembangunan overpass Balaraja Timur dan Kemang B, penggantian Jembatan Cilabuan, dan preservasi rutin jalan dan jembatan.
Selain itu, juga melanjutkan pembangunan infrastruktur besar seperti Tol Serpong-Cinere sepanjang 10,14 kilometer yang direncanakan operasional pada Maret 2020, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran sepanjang 14,19 kilometer yang direncanakan operasional pada April 2020, dan Tol Serpong-Balaraja sepanjang 39,8 kilometer yang direncanakan operasional pada Desember 2020. (you/air/ira)
