SERANG – Pemprov Banten tahun depan akan membangun 33 unit sekolah baru (USB) untuk memenuhi ketentuan cakupan standar pelayanan minimal pendidikan menengah dan khusus. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan lahan dan pembangunan 33 sekolah baru dalam APBD Banten 2020 mencapai Rp186 miliar. Dengan perincian, anggaran untuk pengadaan lahan sebesar Rp87,2 miliar, dan anggaran pembangunan 33 unit sekolah baru sebesar Rp99 miliar.
Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengungkapkan, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten dalam APBD Banten 2020 mencapai Rp1,2 triliun. Hampir 75 persen anggarannya untuk biaya operasional sekolah dan honor guru. “Untuk pembangunan 33 sekolah baru dianggarkan Rp99 miliar, sementara untuk pengadaan lahannya sebesar Rp87,2 miliar,” kata Nizar kepada Radar Banten, Kamis (19/20).
RelatedPosts
Politikus Gerindra ini melanjutkan, pembangunan 33 sekolah baru dilakukan lantaran belum semua kecamatan memiliki SMA/SMK negeri. Sementara program pendidikan gratis yang dibuat Pemprov Banten hanya untuk siswa SMA/SMK negeri. “Saya tidak tahu persis di mana saja titik pembangunan yang akan dilakukan, dan berapa jumlah untuk SMK negeri yang baru, maupun untuk SMA negeri baru yang akan dibangun. Yang dilaporkan hanya kecamatannya saja,” tuturnya.
Sejak awal pembahasan RAPBD 2020, lanjut Nizar, usulan anggaran Dindikbud Banten yang paling mendapat sorotan Komisi V. Dari Rp1,205 triliun yang diusulkan, ada pemangkasan sebesar Rp5 miliar. Pemangkasan itu terkait anggaran operasional dinas. Sedangkan terkait anggaran pembangunan sekolah baru, setiap satu unit sekolah baru dianggarkan sebesar Rp3 miliar. “Melihat kebutuhan yang sebenarnya, Banten masih perlu membangun 70 hingga 80 SMA SMK negeri yang baru. Namun tahun depan kemampuan anggarannya hanya untuk 33 sekolah dulu,” paparnya.
Kendati mendukung pembangunan 33 sekolah baru, namun Nizar mengaku pesimistis bila itu bisa direalisasikan semuanya pada 2020 oleh Pemprov Banten. “Saya tidak yakin dalam waktu satu tahun, 33 sekolah baru bisa dibangun semuanya. Apalagi pengadaan lahan dan pembangunannya dianggarkan sekaligus di tahun yang sama,” bebernya.
Menurut Nizar, idealnya 2020 dianggarkan hanya untuk pengadaan lahannya saja, kemudian baru pada 2021 dianggarkan pembangunannya. “Tapi saya belum dapat infonya, apakah anggaran pengadaan lahan dan pembangunan 33 sekolah baru termasuk dalam poin yang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau tidak,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Muhlis mengaku Kemendagri telah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD Banten 2020. Namun begitu, pihaknya belum mengetahui pos anggaran mana saja yang mendapat evaluasi. “Kami belum membahas hasil evaluasi Kemendagri. Rencananya pekan depan baru akan dibahas antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Banten,” katanya.
Bila anggaran pendidikan termasuk dalam poin yang dievaluasi, Muhlis berjanji akan segera menindaklanjuti arahan Kemendagri. “Nanti kita lakukan penyesuaian,” tegasnya.
Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar membenarkan bila APBD Banten 2020 telah dievaluasi Kemendagri. Pihaknya akan segera mereview kembali postur APBD. “Kita akan duduk bersama dengan dewan menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri. Nanti kita liat apa-apa yang akan diperbaiki dan yang disesuaikan,” ungkapnya.
Penyesuaian yang akan dilakukan, lanjut Al, lebih ke hal-hal teknis, terkait target-target kinerja pembangunan. Misalnya terkait biaya operasional sekolah, guru, pembangunan gedung, ruang kelas baru dan lain sebagainya. “Prinsip Kemendagri merekomendasikan sesuai kebutuhan daerah, akan tetapi langkah-langkah rasionalisasi tentu bisa dilakukan penghematan, ya kalau itu diharuskan ya dilakukan penghematan,” paparnya. (den/alt/ags)
