CILEGON – Niat baik Perana Yoga (24) mencari tambahan biaya untuk pengobatan kanker usus yang diderita istrinya berujung penjara. Nelayan asal Pulomerak, Kota Cilegon itu diringkus lantaran mengantar wisatawan asing tanpa mengantongi surat persetujuan berlayar (SPB) dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Informasi yang diperoleh, kasus itu berawal saat Perana menerima tawaran mengantarkan rombongan wisatawan asal Tiongkok dan Singapura menyeberang dari Pantai Mabak, Kecamatan Pulomerak, ke Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, November 2019 lalu.
Tujuh orang wisatawan asing itu berniat menyelam ke Pulau Sangiang. Namun, nahas tiga dari tujuh wisatawan itu tenggelam terseret arus saat melakukan penyelaman.
Perana yang menjadi nakhoda kapal KM Bintang Timur itu pun dianggap bersalah. Apalagi, Perana tak mengantongi SPB dari KSOP.
Perana pun ditangkap oleh petugas Ditpolair Polda Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan, Perana ditetapkan sebagai tersangka.
Pada Januari 2020, Perana dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cilegon usai perkaranya dilimpahkan ke Kejari Cilegon. “Kasihan istrinya, kami orang tidak mampu, sekarang enggak ada yang bisa cari uang buat berobat istrinya,” kata Nurdin, ayah kandung Perana, Kamis (6/2).
Nurdin mengaku, anaknya terpaksa mengantar wisatawan lantaran terdesak untuk menutupi biaya pengobatan menantunya. Ditambah, hasil laut yang tidak dapat diandalkan lantaran cuaca sedang tidak baik untuk melaut.
“Istrinya yang menderita kanker usus stadium C dan membutuhkan biaya tinggi untuk pengobatan,” kata Nurdin.
Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon Yayan Hambali mengaku akan memberikan pendampingan kepada Perana. Terlebih Yayan menganggap ada kejanggalan pada kasus tersebut. Yakni, Perana dijadikan tersangka lantaran tidak memiliki SPB.
Dikatakan Yayan, sebelum memiliki SPB, pemilik kapal harus mendapatkan surat laik operasi (SLO) terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 tahun 2017, SLO dikecualikan bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil itu adalah nelayan yang hanya memiliki satu unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 GT. “Dan, saudara Perana Yoga ini kan kapalnya hanya 6,5 GT,” jelas Yayan.
Sedangkan syarat memiliki SLO harus ada dokumen SIUP, SIPI/SIKPI. Padahal, Pasal 12 ayat (1) Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 menyebutkan nelayan kecil tidak memiliki SIUP. “Bagaimana caranya nelayan bisa mengurus SPB sedangkan untuk mengurus SPB harus ada SIUP, SIPI/SIKPI,” ungkapnya. (bam/nda/ira)
