SERANG – Walikota Serang Syafrudin menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pegawai honorer. Saat ini diperkirakan baru 50 persen pegawai non aparatur sipil negara (ASN) yang sudah terdaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Syafrudin mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi non-ASN di Pemkot. “Itu sudah saya gagas sejak saya menjadi kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD-red),” ujar mantan birokrat Pemkot Serang itu, Senin (17/2), usai menyerahkan santunan kematian Rp42 juta kepada Humairoh, ahli waris almarhum Kusnadi, pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD). Kusnadi terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek sejak November 2017.
Syafrudin mengungkapkan, pihaknya sudah mendaftarkan sekira 520 orang non-ASN di DLHD pada BP Jamsostek karena pekerjaan mereka berisiko, baik yang menyapu di jalan raya maupun di TPSA Cilowong. “Akhirnya kami daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek-red),” tuturnya.
Untuk itu, ia berharap semua OPD di Pemkot mendaftarkan pegawai non-ASN menjadi peserta BP Jamsostek. Iurannya dari honor masing-masing pegawai yang dikucurkan dari APBD. “Tidak besar, hanya Rp16 ribu lebih, tapi manfaatnya banyak, baik sakit (karena kecelakaan kerja-red), apalagi meninggal dunia,” ujar Syafrudin.
Selain DLHD, ia mengungkapkan, sejumlah OPD lainnya juga sudah mendaftarkan pegawai non-ASN menjadi peserta BP Jamsostek, seperti di Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan.
DLHD telah mendaftarkan seluruh tenaga kerja non-ASN sebanyak 622 orang menjadi peserta BP Jamsostek ke dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Pada kesempatan itu, Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Banten Eko Nugriyanto mengatakan, di Pemkot Serang ada ada 33 OPD. Rata-rata jumlah tenaga kerja non ASN-nya sebanyak puluhan hingga ratusan orang.
“Pak Walikota support agar seluruh tenaga kerja non-ASN menjadi peserta BP Jamsostek. Cuma akan dilakukan bertahap karena terkait anggaran,” terangnya.
Ia mengatakan, dengan adanya perlindungan dari BP Jamsostek, memberikan banyak manfaat. Apalagi dengan PP Nomor 82 Tahun 2019, manfaatnya naik luar biasa, baik jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja. Dengan adanya kenaikan manfaat itu bisa mendorong non-ASN yang ada di Pemkot tergerak untuk ikut. “Apalagi manfaatnya bisa sampai ke keluarga. Kalau misalnya meninggal, dua orang anaknya dapat beasiswa sampai perguruan tinggi,” ujarnya.
Kata dia, manfaatnya lebih banyak ketimbang sebelum menjadi peserta. “Tadi sempat bertanya kepada Kepala DLHD Kota Serang. Sebelum menjadi peserta BP Jamsostek, para pegawai urunan apabila ada tenaga kerja non-ASN yang meninggal dunia,” terang Eko.
Ia menguraikan, selain di Pemkot Serang, tenaga kerja non-ASN di Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten kota lain juga sudah didaftarkan sebagai peserta BP Jamsostek. Apalagi dalam aturan ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan dalam program BP Jamsostek. (Rostina/Aas)
