SERANG – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang merelaksasi iuran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi perusahaan. Dukungan itu agar perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan PHK dan memastikan pembayaran THR kepada para pekerjanya di masa pandemi Covid-19.

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Kanwil Banten Eko Nurgiyanto menjelaskan, beberapa program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK bakal dilakukan relaksasi iuran sesuai yang disepakati bersama pemerintah.

“Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) rencananya dipotong 90 persen atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10 persen setiap bulannya selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi berdasarkan evaluasi Pemerintah,” kata Eko dalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Kemudian, untuk iuran Jaminan Pensiun (JP) rencananya dibayarkan sebesar 30 persen saja setiap bulannya selama 3 bulan. Sedangkan selebihnya sebesar 70 persen dapat ditunda pembayarannya sampai 6 bulan berikutnya.

Meski ada relaksasi iuran, kata Eko, pemberian manfaat program JKK, JKM dan JP kepada peserta tidak akan terpengaruh atau berkurang. Kompensasi yang dapat dihemat oleh peserta pemberi kerja dari penyesuaian iuran program JKK, JKM dan JP ini mencapai sebesar Rp12,6 triliun.

Dari empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK, khusus untuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) tidak dilakukan relaksasi dan tetap dibayarkan pemberi kerja dan pekerja sesuai regulasi berlaku.

“Pelaksanaan implementasi kebijakan relaksasi iuran itu masih harus menunggu terbitnya regulasi Peraturan Pemerintah (PP), yang saat ini sedang difinalisasi oleh Pemerintah,” jelas Eko.

Selain dukungan terhadap rencana pemerintah menerapkan relaksasi iuran, jajaran Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan BPJSMSOSTEK juga telah berpartisipasi dalam kepedulian menanggulangi wabah Covid-19. Yaitu melakukan pemotongan gaji untuk perlindungan para relawan Covid-19 yang terdaftar di BNPB.

Kepedulian lainnya, lanjut Eko, BPJAMSOSTEK telah menggeser anggaran operasionalnya untuk membantu masyarakat pekerja berupa pemberian masker, APD, sembako, pelatihan vokasional ke masyarakat pekerja melalui seluruh kantor perwakilan, dengan nilai bantuan hingga mencapai Rp300 miliar. Semua itu merupakan bentuk konkrit partisipasi BPJAMSOSTEK membantu dunia usaha dan pekerja menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 sebagai bagian dari tanggung jawab sosial BPJAMSOSTEK,. (aas)