SERANG – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy marah terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. Kemarahan Andika tidak dapat disembunyikan saat memimpin apel gabungan peringatan Hari Kesadaran Nasional tingkat Provinsi Banten di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (17/2).

Teguran keras pertama disampaikan Andika  terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait kehadiran peserta aparatur sipil negara (ASN). “Tadi komandan upacara melaporkan peserta apel 300 orang. Tapi, saya cek absensinya hanya 179 orang. Ini salah satu bukti penyampaian laporan tidak valid terhadap pimpinan. Ke depan ini harus diperbaiki. BKD harus memberikan informasi yang akurat,” kata Andika saat mengawali sambutan.

Ia melanjutkan, pimpinan di Pemprov Banten itu ada tiga. Pertama dan yang paling utama adalah gubernur, kedua wakil gubernur, dan yang ketiga sekda Banten. “Apel Hari Kesadaran ini merupakan momentum untuk memperbaiki komunikasi, koordinasi, dan konsultasi baik komunikasi terhadap pimpinan maupun komunikasi antar OPD,” tegasnya.

Kemarahan Andika semakin bertambah saat mengetahui program dan kegiatan rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Lebak belum masuk laporannya ke pemerintah pusat. “Pak Wakil Presiden menanyakan kepada Gubernur dan kepada saya sebagai wakil gubernur terkait laporan keseluruhan program penanganan pascabencana. Ternyata laporan Pemprov belum diterima pemerintah pusat,” ungkapnya.

Ditambahkan Andika, seluruh OPD yang terkait dengan penanganan pascabencana harus memberikan laporan ke pimpinan dengan data yang valid. Apa yang akan dikerjakan setiap OPD. “Padahal sebelumnya sudah dibahas di rapat pimpinan yang dipimpin Pak Gubernur, kemudian yang dipimpin oleh saya. Namun, ternyata hingga kini pelaporan menyeluruh terhadap usulan program dan penanggulangan dampak bencana banjir belum terwujud,” tuturnya.

Kekecewaan Andika memuncak terkait kurangnya komunikasi dan koordinasi yang tidak sampai ke pimpinan saat pelatihan manajemen keuangan sekolah. Pimpinan hingga para kepala OPD banyak yang tidak tahu stafnya disertakan dalam acara itu, bahkan akan dipindahkan menjadi staf sekolah oleh BKD.

“Pak Gubernur tahunya staf yang dilibatkan hanya di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), ternyata dari beberapa OPD dilibatkan tanpa sepengetahuan pimpinan,” kata Andika dengan nada tinggi.

Menurut Andika, meskipun niatnya baik untuk peningkatan kapasitas masing-masing staf di OPD, tapi kebijakan itu harus dikonsultasikan secara utuh kepada pimpinan. “Konsultasikan kepada pimpinan. Kalau tidak berani langsung ke saya, minta tolong ke Pak Sekda. Dan harus secara utuh kepada Pak Gubernur. Kalau laporannya tidak utuh. Itu mengecewakan pimpinan, sebab dampaknya bukan hanya ke bapak ibu, tapi juga ke Pak Gubernur dan saya,” tegasnya.

Andika meminta OPD untuk memperbaiki kinerjanya dengan tidak asal melaksanakan program dan kegiatan. “Jangan sampai menunggu Pak Gubernur marah. Jangan sampai menunggu saya marah. Dan, jangan dikira saya tidak bisa marah. Mungkin selama ini bapak ibu melihat Pak Gubernur kalem dan melihat saya kalem-kalem saja. Selama ini saya memang selalu menjaga untuk tidak emosional menghadapi persoalan,” kata Andika.

Semua OPD harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh aparatur di Provinsi Banten sehingga dapat bekerja dengan tenang dan kerjanya nyaman. “Juga harus menjalankan visi dan misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Sebab, visi-misi itu menjadi visi-misi semua ASN di Pemprov Banten,” tambahnya.

Andika menambahkan, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Banten harus terealisasi dalam lima tahun. Baik itu akses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, maupun bidang-bidang yang terkait dengan pembangunan di Provinsi Banten. “Tanggung jawab saya sebagai wakil gubernur membantu Pak Gubernur melakukan pengawasan yang konkret terhadap seluruh aparatur Pemprov Banten. Jalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar OPD dan juga lembaga vertikal lainnya sehingga layanan publik berjalan optimal,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Andika menyebut, ke depan koordinasi OPD dengan lembaga vertikal harus diperbaiki. “Misalnya, terkait data pengangguran, mestinya Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi-red) melakukan koordinasi dengan BPS sebelum rilis data pengangguran. Jangan baru sibuk setelah BPS mengumumkan jumlah pengangguran terbuka di Banten tertinggi di Indonesia,” tegasnya.

Andika menegaskan, dirinya tidak mau lagi aparatur Pemprov Banten memberikan laporan yang saling menjelekkan antaraparatur, termasuk beda laporan terhadap dirinya dan kepada gubernur. “Laporannya harus utuh dan valid,” tegasnya.

Selain menegur kepala BKD dan kepala Disnakertrans, Andika juga menegur Plt Kepala BPBD Banten E Kusmayadi. Andika mengaku kecewa dengan layanan BPBD yang dikeluhkan masyarakat lantaran tidak memiliki call center untuk memudahkan masyarakat menghubungi jika terjadi bencana di wilayahnya.

“Coba saya mau tanya ini, Pak Plt Kepala BPBD Banten, kalau BPBD sudah punya call center belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena di wilayahnya terjadi banjir. Mereka kesulitan meminta bantuan ke BPBD,” tegasnya.

Andika menegaskan, bila BPBD belum punya call center, mestinya koordinasi dan konsultasi. “Kalau memang enggak ada, segera buat. Kalau memang ada, sini coba saya telepon sekarang,” sindir Andika.

Kekecewaan Andika tidak berhenti di situ, di akhir apel gabungan banyak ASN Pemprov Banten yang tidak tahu visi dan misi gubernur. “Padahal saya punya hadiah, satu dari Pak Gubernur, satu lagi dari saya. Kalau memang tidak ada yang hafal. Coba kepala OPD-nya,” pinta Andika.

Beruntung, Kepala Diskominfo Banten dan salah satu perwakilan Disperindag berhasil menjawab pertanyaan Andika. Apel yang sempat berlangsung riuh pun ditutup dengan pemberian hadiah dari Wagub.

Usai apel, Andika mengingatkan kinerja OPD di Lingkungan Pemprov Banten harus diperbaiki lagi. “Apa yang saya sampaikan harus ada tindak lanjutnya,” katanya.

Dihubungi terpisah, beberapa pejabat yang ditemui Radar Banten usai apel menyatakan bahwa baru kali ini Wagub terlihat marah saat apel. “Iya, Pak Wagub tadi (kemarin-red) marah saat apel,” kata pejabat yang namanya tidak mau ditulis.

Kata dia, ada beberapa hal yang membuat orang nomor dua di Pemprov Banten itu marah. Antara lain, masih lemahnya koordinasi OPD dengan pimpinan dan lemahnya penanganan kebencanaan. “Apel tadi (kemarin-red) riuh,” tandasnya sambil tersenyum.

SEBUT MISS-KOMUNIKASI

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Banten E Kusmayadi mengaku, BPBD Banten punya call center serta Pusat Data dan Informasi.    “Sudah ada sebenarnya, pertama untuk mendapatkan informasi data kejadian dan potensi bencana, kemudian untuk mengoordinasikan respons penanggulangan bencana,” katanya.

Terkait pengaduan masyarakat yang disampaikan Wagub, Kusmayadi berkilah hanya terjadi miss-komunikasi.

“Memang ada laporan dari masyarakat yang meminta bantuan alat penyedot air waktu banjir beberapa minggu lalu. Itu pun sudah kita tindak lanjuti,” akunya.

Terkait laporan penanganan pascabencana Kabupaten Lebak, Kusmayadi mengaku, laporannya masing-masing OPD telah ada. “Kita akan segera lakukan apa yang diperintahkan pimpinan,” ujarnya. (den/alt/ira)