SERANG – Tingginya jumlah pengangguran di Provinsi Banten hingga menempati urutan pertama se-Indonesia, membuat pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial bagi mereka.
Kondisi pengangguran kian meningkat saat ini, diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.
Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Budi Darma mengatakan, tidak ada kriteria jobless atau pengangguran di Dinsos. “Sepanjang penganggur itu terdampak Covid-19, bisa saja dia dapat (JPS-red),” ujarnya.
Dengan catatan, lanjut Budi, yang bersangkutan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Hanya saja, dalam pengajuan pemerintah kabupaten/kota, mereka tidak mencantumkan istilah jobless dalam pekerjaan penerima manfaat. “Kesulitannya juga, dalam pilihan yang disediakan KTP juga tidak ada istilah pekerjaan pengangguran,” ungkapnya.
Kata dia, data yang ada di Dinsos yakni by name by address. “Pekerjaan tidak ada yang distate sebagai penganggur berdasarkan data dari kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebak, Tajudin Yamin mengatakan, pihaknya telah mengajukan 350 pengangguran untuk mendapatkan JPS kepada Dinsos Lebak. Ke-350 orang ini datanya sudah lengkap.
“Yang datanya sudah lengkap telah kita ajukan sebanyak 350 orang untuk mendapat bantuan uang tunai. Karena ada sarat nomor induk kependudukan,” kata mantan Asda IV Setda Lebak ini, kemarin.
Namun demikian, kata Tajudin, pihaknya akan segera mengajukan tambahan penerima kepada Dinsos mengingat imbas pandemi Covid-19 ini terdapat seribu lebih karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. “Jumlahnya ada 1.163 karyawan yang dirumahkan dari delapan perusahaan dari 217 perusahaan yang beroperasi di Lebak,” paparnya.
Dia menambahkan, Disnaker juga memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pendaftaran penginputan data kartu pra kerja. Dinas ini menyediakan dua unit komputer untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran. “Memang pendaftarannya dilakukan secara mandiri, tetapi kita dipersilakan memfasilitasi agar memudahkan masyarakat dalam proses penginputannya karena tidak sedikit ya masyarakat yang kesulitan,” katanya.
Di Kota Serang, pun melakukan langkah serupa. Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Poppy Nopriadi mengatakan, Pemkot Serang menyediakan sebanyak 50.000 KK mengkover masyarakat terdampak Covid-19 di dalam pengangguran. “Kalau pengangguran susah, enggak kedeteksi. Tapi kalau korban PHK berdasarkan laporan dari Disnakertrans ada sekitar 600-an orang,” ujarnya kepada Radar Banten, kemarin.
Kata Poppy, bantuan JPS yang disediakan Pemkot Serang, berdasarkan data yang diusulkan oleh RT dan RW. Ia mengaku, jika ada warga Kota Serang korban PHK bisa mendaftarkan diri ke RT setempat. “Kalau warga Kota Serang, bisa melalui RT. Kita terus memperbaiki data penerima bantuan JPS,” terangnya.
Dalam beberapa kesempatan, Kepala Disnakertrans Kota Serang, Akhmad Benbela mengatakan, tak kurang dari 700 warga Kota Serang mendaftarkan untuk masuk program Kartu Pra Kerja, sebagian besar yang mendafrar mereka dirumahkan perusahaan. “Finalisasi ada di Kemenaker. Karena memang program tersebut milik pemerintah pusat. Makanya, ada utusan dari kemenaker dua orang sejak pekan kemarin,” katanya.
Kata Benbela, usulan diperoleh dari Kabupaten/Kota diverikasi melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Kemudian, setelah itu baru diusulkan ke Kementrian Tenaga Kerja. “Banyak usulan, baik melalui dinas atau lembaga lain. Tidak mungkin diserahkan ke kemenaker tidak mungkin double,” ujarnya.
SULIT DITURUNKAN
Kondisi wabah Covid-19 saat ini, diprediksi bakal mempengaruhi bertambahnya jumlah pengangguran di Banten. Saat ini saja, Banten menempati posisi pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M Nawa Said Dimyati mengaku pesimistis angka pengangguran di Banten akan turun untuk beberapa waktu ke depan. “Apalagi saat ini seluruh anggaran negara dan daerah difokuskan pada penanganan Covid-19,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nawa ini, Jumat (8/5).
Seperti diketahui, Banten menempati posisi pertama TPT se Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pengangguran di Banten pada periode Februari 2020 berada di persentase 8,01 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,99 persen.
Cak Nawa mengatakan, sebenarnya secara statistik angka pengangguran di Banten telah menunjukan tren positif sejak 2017 lalu. Bahkan, dalam rilis terakhir dari BPS yang menunjukan adanya penurunan dibandingkan tahun lalu meski secara peringkat, Tanah Jawara ini masih yang tertinggi se-Indonesia.
Kata dia, pada survei BPS periode Agustus 2019, TPT Banten yaitu 8,11 persen. Dengan begitu ada penurunan 10 poin.
Ia mengatakan, apabila melihat diagram, sebenarnya ada sesuatu yang menggembirakan terkait dengan penurunan angka pengangguran di Banten. Hanya saja, angka pengangguran akan sulit turun di situasi seperti ini lantaran seluruh anggaran diorientasikan untuk penanganan Covid-19.
Selain dari faktor anggaran, politisi Partai Demokrat ini menyatakan, pandemi Covid-19 juga telah memberi dampak besar pada perekonomian yang membuat banyak industri kelabakan. “Akibatnya, sebagian perusahaan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja-red) yang secara otomatis menambah angka pengangguran,” tuturnya.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar mengatakan, tingginya angka pengangguran merupakan kegagalan Pemprov Banten. Dalam kondisi tanpa pandemi pun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten masih yang tertinggi. Saat kondisi normal saja, kata dia, angka pengangguran Banten tertinggi se-Indonesia. “Apalagi saat Covid-19,” tandasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, TPT yang dirilis BPS saat ini adalah di periode Februari atau sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia. Dengan kondisi saat ini, maka kemungkinan besar angka pengangguran akan semakin naik.
Bahkan, ia memprediksi, angka TPT Banten bisa di atas 10 persen pada rilis BPS, Agustus nanti. (nna-nce-fdr/air)
