SERANG – Pemprov Banten mengakui keterlambatan pencairan dana insentif untuk tenaga medis RSUD Banten. Hingga kemarin, Pemprov baru mengajukan dokumen permohonan pencairan ke pemerintah pusat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, sebanyak 594 tenaga medis dan paramedis telah bekerja di RSUD Banten sebagai rumah sakit pusat rujukan Covid-19 sejak 25 Maret 2020.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti memastikan, insentif untuk nakes yang bertugas di RSU Pusat Rujukan Covid-19 Banten sudah diproses. “Insentif sedang diajukan ke pusat,” kata Rina kepada wartawan, Jumat (8/4).
Ia menegaskan, besaran insentif yang diberikan Pemprov disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 27 April. Adapun besaran insentif tenaga medis untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta dan tenaga medis lain Rp5 juta. “Ini insentif yang diatur menteri keuangan,” katanya.
Meski besaran insentif dari pusat dibatasi, lanjut Rina, jumlah insentif yang akan diterima akan tetap sesuai janji Pemprov. Pemerintah pusat memberikan insentif sesuai KMK. Sementara sisanya akan ditanggung oleh APBD Banten. “Iya dokter spesialis akan dapat tambahan insentif dari pemprov sesuai yang kita janjikan,” katanya.
Adapun janji Pemprov, besaran insentif yang diberikan terdiri atas dokter spesialis Rp75 juta, dokter umum Rp50 juta, perawat Rp17,5 sampai Rp22 juta. Tenaga penunjang medis dan non medis Rp15 juta, lalu untuk tenaga pendukung operasional seperti satpam, office boy sebesar Rp5 juta per bulan.
Terpisah, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, sebetulnya keterlambatan insentif merupakan persoalan yang tidak harus terjadi. Sebab, nakes sudah lebih dari satu bulan meninggalkan keluarga kemudian juga wajib dikarantina.
“Misalkan dokter mereka tidak bisa praktik lagi, tidak ketemu keluarga anak dan istri, tiba-tiba pas gajian telat, ini kan miris. Ini perlu menjadi evaluasi kita bersama, urusan administrasi yang berhubungan dengan hak orang ini harus kita selesaikan secara baik,” tuturnya.
Politisi Golkar itu menegaskan, kedatangannya ke mess nakes RSU Banten di Hotel Le Semar tak lain hanya untuk memenuhi undangan mereka tiga hari sebelumnya sebelum muncul di media massa. Sempat berpikir dia khawatir disebut genit. Namun akhirnya tak kuasa menolak karena mereka yang meminta hadir.
“Ini kan banyak problem (masalah-red) insentif mereka belum turun bahkan hotel tempat mereka saja sampai saat ini belum dibayar. Ini kan menjadi perhatian kita bersama, ada apa ini kok bisa kayak begini. Bagaimana cara ngurusnya, bagaimana manajemennya, tolong diperbaiki,” ujarnya.
Jika pun ada kebijakan penyesuaian besaran insentif maka Pemprov harus bisa memberikan secara proporsional. “Misalnya jangan disamakan antara perawat dengan apoteker, besarannya enggak boleh disamakan. Siapa yang kontak langsung dengan pasien ini yang besarannya menjadi ukuran. Ini yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Banten Andra Soni mengharapkan pencairan insentif dipercepat. “Harusnya kan setiap bulan insentif diberikan, saat ini tenaga medis telah bekerja satu bulan setengah sejak akhir Maret,” katanya.
Informasi yang diterima DPRD, lanjut Andra, Pemprov menjanjikan pencairan insentif awal pekan depan.
“Paling telat Selasa (12/5), semoga Pemprov menepati janjinya,” ungkapnya. (den)
