SERANG – Jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Banten terus bertambah. Hingga Juli 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mencatat ada 18.756 buruh di Provinsi Banten terkena PHK serta 29.305 yang dirumahkan.
Jumlah itu dipastikan bertambah lantaran data bulan Agustus masih dalam proses rekapitulasi data. Banyaknya karyawan yang di-PHK berdampak pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) di wilayah Banten.
Data dari BPJSTK Banten menyebutkan, saat ini ada sekitar 60 ribu peserta yang keluar sebagai dampak gelombang PHK di sejumlah perusahaan di Banten karena pandemi Covid-19.
Deputi Direktur Wilayah BPJSTK Banten Eko Nugriyanto mengatakan, data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk penerima upah (karyawan perusahaan) di Banten per Desember 2019 sebanyak 1,35 juta peserta aktif. Pada akhir Juni 2020 menurun menjadi 1,29 juta peserta aktif. “Pengurangan sekitar 60 ribuan peserta,” ujar Eko kepada Radar Banten, Kamis (27/8).
Kata Eko, penyebab utama penurunan kepesertaan BPJSTK karena terjadi gelombang PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan karena Covid-19. Namun, Eko tidak merinci secara detail sebaran penurunan kepesertaan di tiap kabupaten kota di Banten. “Pengurangan karena faktor PHK dan faktor lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Eko mengatakan, untuk pembayaran jaminan per Juni 2020 sebesar Rp1,405 triliun dengan 96.261 kasus pembayaran, baik untuk jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKm), dan jaminan pensiun (JP). “Khusus untuk JHT sebanyak 86.507 kasus dengan nilai jaminan Rp1,32 triliun,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang A Benbela mengatakan, ada 11 perusahaan yang melaporkan merumahkan dan melakukan PHK. Sebanyak 135 karyawan dirumahkan dan 19 PHK. “Ada 11 perusahaan yang melaporkan merumahkan dan mem-PHK karyawannya. Bagi yang dirumahkan menerima 50 persen gaji atau didasarkan pada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan,” katanya.
Kata Benbela, meski tidak menerima aduan akibat dari PHK atau karyawan yang dirumahkan namun demikian pihaknya mengakui Kota Serang sangat terdampak dengan pandemi Covid-19. “Memang Kota Serang tidak ada perusahaan pabrik besar, fokus di perdagangan dan jasa. Tapi, memang warga Kota Serang yang bekerja di luar Kota Serang seperti di Kabupaten Serang, Tangerang, atau Jakarta yang terdampak,” terangnya.
Benbela mengatakan, beberapa langkah yang dilakukan dengan mengadakan job fair atau bursa kerja sebagai penyambung antara kebutuhan tenaga kerja dengan para pencari kerja. “Sudah ada sablon digital, ini potensi pasar cukup terbuka di Kota Serang, karena ada wisata ziarah di Banten. Itu sudah berjalan di Kuranji, sekarang ini baru 30 orang sudah kami latih wirausaha,” katanya.
TERUS BERTAMBAH
Sementara Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengungkapkan, jumlah karyawan yang kena PHK dan dirumahkan terus bertambah selama pandemi Covid-19. “Sampai Juli saja hampir 19 ribu yang terkena PHK, kemungkinan lebih dari 20 ribu bila ditambah data bulan Agustus ini,” kata Karna.
Ia melanjutkan, berdasarkan data dari kabupaten kota se- Banten, lebih dari 100 perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Adapun daerah yang perusahaan-perusahaannya terbanyak melakukan PHK adalah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. “Sampai dengan bulan Juli 2020, jumlah perusahaan yang mengalami penutupan di Provinsi Banten sebanyak 70 perusahaan,” jelasnya.
Penyebab terjadi penutupan perusahaan di antaranya kesulitan bahan baku; produk/jasa yang kurang atau bahkan tidak ada konsumennya; perusahaan tidak mampu membayar upah kerja; perusahaan pindah operasional ke daerah lain; sengketa antara perusahaan dengan pekerja/buruh; dan permintaan order dari buyer berkurang. “Situasi ini terjadi di semua provinsi bahkan di semua negara,” bebernya.
Karna melanjutkan, potensi perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap karyawannya di Provinsi Banten kemungkinan akan masih terus bertambah mengingat pandemi Covid-19 sampai sekarang masih belum berakhir. “Karena pandemi Covid-19 ini merupakan wabah global, pemerintah daerah termasuk Pemprov Banten tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah makin meluasnya gelombang PHK,” pungkasnya.
PROTOKOL COVID-19
Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, dari 20.246 perusahaan yang ada di Provinsi Banten dengan jumlah tenaga kerja 1.400.231 pekerja sampai dengan bulan Juli 2020 sebanyak 19.638 perusahaan yang telah melaksanakan prosedur protokol pencegahan Covid-19. Sedangkan perusahaan yang belum atau sedang proses melaksanakan prosedur protokol pencegahan Covid-19 sebanyak 607 perusahaan.
“Pemantauan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Banten guna pencegahan Covid-19 telah dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Kepolisian, Imigrasi dan Dinas Kesehatan pada bulan Februari-Juli 2020 kepada 704 dan perusahaan dan 5.511 TKA. Tercatat jumlah TKA yang berpergian ke Luar Negeri sebanyak 169 untuk melakukan cuti,” katanya.
Menyikapi makin meluasnya gelombang PHK terhadap pekerja, Pemprov Banten telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi program pemerintah pusat yakni Kartu Prakerja kepada kalangan pekerja yang terdampak Covid-19 ini. Kalangan pekerja yang terkena PHK diharapkan dapat memanfaatkannya secara maksimal.
“Jumlah penerima Kartu Prakerja di Provinsi Banten hanya 26.188 orang. Kami akan berupaya agar kuota penerima kartu prakerja untuk Banten ditambah oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Terkait persoalan ketenagakerjaan sebagai dampak Covid 19, lanjutnya, pemerintah tidak akan mengabaikan perlindungan pekerja/buruh melalui kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program jaminan sosial sangat penting bagi buruh dan keluarganya. Skema jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS yakni kepesertaan menjadi tidak aktif jika peserta tidak membayar iuran. Hal ini akan menimbulkan persoalan bagi pekerja yang dirumahkan dan perusahaan tidak membayar iuran jaminan sosial.
“Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan, misalnya mengatur agar hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk membayar premi peserta,” ujarnya. (fdr-den/alt)
