SERANG – Saat Bareskrim Mabes Polri mulai melakukan penyidikan kasus dugaan kredit fiktif di Bank Banten, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa terpapar Covid-19 sejak awal September 2020. Isu bahwa Fahmi dinyatakan positif Covid-19 telah berhembus sejak pekan lalu di internal Bank Banten.
Akhirnya informasi itu dipastikan oleh Fahmi sendiri melalui curahan hatinya di akun media sosialnya. “Terkena Covid-19 bukanlah sebuah aib karena pandemi ini bisa menyerang siapapun. Saya, Anda bahkan keluarga tercinta. Mohon doa dan dukungannya untuk saya dan orang-orang yang terkena virus ini,” tulis Fahmi di instagram pribadinya.
Pengakuan Fahmi mendapat apresiasi dari sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Banten. “Kami turut prihatin, semoga Pak Fahmi lekas sembuh kembali,” kata Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said, Selasa (15/9).
Informasi yang diterimanya, lanjut Nawa, Dirut Bank Banten tersebut terkonfirmasi Covid-19 bukan di Banten tapi saat berada di luar Banten. “Covid-19 ini bisa menjangkiti siapa pun, jadi saya mengajak kita semua untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan,” pesan Nawa.
Terpisah, Plt Komisaris Utama Bank Banten Media Warman juga membenarkan bila rekannya tersebut positif Covid-19. “Iya betul, Pak Fahmi terpapar covid lebih dari seminggu lalu. Mohon doanya. Saat ini sudah banyak kemajuan,” katanya.
Ia menambahkan, sejak terkonfirmasi positif covid, Dirut Bank Banten langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit di Bandung sehingga belum bisa menjalankan aktifitasnya di Bank Banten.
“Tadi (kemarin) siang, saya telah komunikasi langsung dengan Beliau melalui telepon. Kondisinya semakin membaik, dan sudah melakukan swab ulang di rumah sakit, semoga hasilnya negatif,” tutur Media.
Saat dikonfirmasi, Fahmi Bagus Mahesa mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit. “Sekarang sedang dirawat di rumah sakit di Bandung,” katanya.
Selain Fahmi, anaknya yang berusia 23 tahun dan ibunya juga dinyatakan positif setelah melakukan tes swab mandiri. Fahmi dan anaknya menjalani perawatan di rumah sakit di Bandung. Sedangkan ibunya menjalani isolasi mandiri di rumah karena tidak memiliki gejala, dengan pengawasan tim medis.
Awalnya Fahmi mendapat kabar bahwa teman anaknya positif Covid-19. Sehingga, keluarganya memutuskan melakukan swab mandiri. Hasilnya, seluruh anggota keluarganya dinyatakan negatif. Namun, selang tiga hari muncul gejala layaknya orang terpapar Covid-19. “Awalnya dinyatakan negatif, tapi gejala mulai keliatan sehingga keluarga test swab lagi dan dinyatakan positif,” ujarnya.
KLASTER ASN
Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim mengatakan saat ini ada tren kenaikan Covid-19 di Banten sehingga perlu mendapatkan respons seluruh pemerintah daerah. Kenaikan tren Covid-19 terjadi karena penurunan kesadaran terhadap protokol kesehatan di kalangan warga dan ASN. “Itu ditunjukkan dengan munculnya klaster baru di ASN,” ujar WH saat telekonferensi rapat evaluasi pelaksanaan PSBB XI, Selasa (15/9).
Telekonferensi itu diikuti Wagub Andika Hazrumy, Sekda Al Muktabar, bupati walikota, Forkopimda Banten, Forkopimda kabupaten kota, dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, kabupaten kota, MUI, serta segenap unsur terkait lain.
WH menegaskan untuk tidak membuka sekolah tatap muka karena Covid-19 masih tinggi. Hal itu dilakukan untuk mencegah meningkatnya lagi kasus Covid-19 di Banten. “Kalaupun tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, saat ini sedang kami usahakan upaya lain,” ungkapnya.
Kata dia, semua kepala daerah dan pejabat di Banten harus bertanggung jawab dan melibatkan TNI dan Polri. “Semua dilibatkan dalam penanganan Covid-19,” tegas WH.
Ia mengatakan, sejak awal Banten memilih PSBB untuk melakukan pengawasan, edukasi, dan fasilitasi dalam penanganan Covid -19. “Banten kini berada di urutan 14 secara nasional dalam kasus Covid-19. Kita harus keluar dari Covid-19,” tegas alumni UI ini.
Kata dia, PSBB di Banten masih memberikan ruang kepada pengusaha di sektor perdagangan dan industri untuk tetap berusaha. Namun ia mengingatkan seluruh stakeholder bertanggung jawab melaksanakan protokol kesehatan.
Wagub Banten Andika Hazrumy menyampaikan, perlu pelaksanaan operasi yustisi untuk mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh masyarakat. Ia menegaskan, Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi Banten agar dilaksanakan juga di kabupaten kota.
Kata Andika, perlu kontrol dan konsistensi kedisiplinan protokol kesehatan karena mobilitas masyarakat sudah tidak terkendali. “Karena masyarakat sudah merasa normal kembali,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, hingga saat ini telah dilaksanakan rapid test sebanyak 188.520 dan swab sebanyak 87.069. Untuk laboratorium kesehatan saat ini ada 19 laboratorium dan akan dilakukakan penambahan empat laboratorium. “Saat ini Labaratorium Kesehatan Daerah Pemprov Banten dalam sehari mampu menangani 650 specimen,” ujarnya.
Kata Ati, untuk layanan perawatan, ada 164 tempat tidur ICU, 1.368 tempat tidur ruang isolasi, dan 1.508 tempat tidur rumah singgah untuk karantina. Keberadaan rumah singgah untuk menggantikan karantina mandiri di rumah sekaligus berfungsi untuk menekan munculnya klaster keluarga. (den-nna/alt)
