HUT ke-20 Provinsi Banten
Provinsi Banten resmi berpisah dari provinsi induk Jawa Barat pada 4 Oktober 2020. Masyarakat berharap, pemekaran provinsi dapat berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah 20 tahun berlalu, tidak ada perubahan signifikan terhadap kondisi masyarakat. Khususnya, masyarakat di wilayah perbatasan.
MASTUR – Lebak
Tidak ada yang istimewa bagi masyarakat pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-20 Provinsi Banten. Bahkan, banyak masyarakat di daerah yang tidak tahu Provinsi Banten ulang tahun pada 4 Oktober 2020. Mereka bahkan tidak mau tahu tentang kondisi pemerintahan. Karena, masyarakat hanya fokus bagaimana bisa makan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
Rohayati, warga Pasirjambu, Desa Cibareno, Kecamatan Cilograng, mengatakan, tidak ada perubahan yang dirasakan setelah Banten lepas dari Provinsi Jawa Barat. Bahkan, kondisi ekonomi keluarga tetap sulit. Ditambah lagi, sejak enam bulan lalu terjadi pandemi Covid-19 yang membuat kehidupan masyarakat di daerah bertambah sengsara.
“Enggak, enggak ada perubahan. Kondisinya sekarang sama saja dengan 20 tahun lalu. Masyarakat tetap kesulitan dalam persoalan ekonomi dan sulit berobat ke rumah sakit, karena rumah sakit jauh di Malingping dan Rangkasbitung. Kami justru lebih dekat ke Pelabuhan Ratu, Jawa Barat,” kata Rohayati kepada Radar Banten, kemarin.
Dijelaskannya, pemandangan rumah panggung atau rumah tidak layak huni banyak dijumpai di kampung-kampung di wilayah perbatasan Kabupaten Lebak dan Sukabumi, Jawa Barat. Rohayati dan keluarga sudah puluhan tahun tinggal di rumah tersebut, karena tidak mampu membangun rumah layak huni yang aman dan nyaman. Untuk itu, di usia yang ke-20 Provinsi Banten, dia dan masyarakat di wilayah perbatasan ingin pemerintah Provinsi Banten lebih memperhatikan masyarakat kurang mampu di daerah Banten Selatan.
Perbaiki kualitas infrastruktur jalan lingkungan, sanitasi, dan rumah warga yang tidak layak huni. Karena selama ini, masyarakat tidak merasakan kehadiran Pemprov Banten di wilayah perbatasan, khususnya di Cilograng. Wajar saja jika kemudian masyarakat tetap hidup miskin dan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Sukabumi, Jawa Barat.
“Harapan saya, ada bantuan perbaikan rumah dan jalan lingkungan. Karena jika mengandalkan penghasilan dari buruh tani, rasanya enggak mungkin,” ujarnya.
Tidak jauh berbeda dengan kondisi Rohayati. Kondisi ekonomi keluarga Itoh di Cibareno juga cukup memprihatinkan. Rumah panggung yang ditempati Itoh sudah lapuk dimakan usia. Jika tidak segera diperbaiki maka rumah warga kurang mampu tersebut terancam ambruk.
“Saya enggak tahu Provinsi Banten ulang tahun awal bulan ini. Bagi saya, itu enggak penting, karena lebih penting memikirkan bagaimana besok makan,” ungkapnya.
Ibu rumah tangga ini mengungkap, tidak ada kemajuan signifikan setelah Provinsi Banten berpisah dengan Jawa Barat. Masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut diperparah dengan jarak tempuh yang sangat jauh dari Cibareno ke ibu kota Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Jarak yang jauh membuat perhatian pemerintah kepada daerah perbatasan sangat kurang.
“Selama bertahun-tahun enggak ada kemajuan sama sekali. Nasib kami tetap seperti ini. Padahal, kami juga masyarakat Banten yang butuh perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Itoh berharap, ke depan ada kemajuan yang signifikan di Banten. Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan akselerasi dalam pembangunan, sehingga masyarakat miskin di wilayah perbatasan, khususnya di Lebak dapat terentaskan. “Sederhana saja keinginan saya dan masyarakat di sini. Tiap hari bisa makan, bisa berobat ketika sakit, bisa sekolah, dan bisa memperbaiki rumah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cibareno, Kecamatan Cilograng, Rustandi Putra menegaskan, tidak ada kemajuan yang signifikan setelah Banten menjadi provinsi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup lambat. Buktinya, banyak masyarakat di wilayah Banten selatan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Idealnya, Banten sudah maju dan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi faktanya, masih banyak warga miskin di daerah yang belum tersentuh pembangunan,” katanya.
Mantan aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) ini menyatakan, Banten memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang. Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Banten cukup melimpah. Namun, masih terjadi ketimpangan antara Banten selatan dan Banten utara sampai sekarang. Banten selatan dikenal sebagai daerah miskin dan tertinggal, sedangkan Banten utara dikenal sebagai daerah maju dan mapan. Ketimpangan tersebut harus menjadi fokus pemerintah daerah, sehingga ke depan Banten selatan sejajar dengan daerah lain.
“Kalau bicara kemiskinan, Banten selatan tempatnya. Padahal, daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar,” jelasnya.
Untuk itu, Rustandi berharap ada solusi mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan di wilayah Banten selatan, khususnya di perbatasan Banten dan Jawa Barat. Jangan sampai, pembangunan hanya terfokus di satu wilayah saja. Tapi harus proporsional, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan ikut menikmati hasil pembangunan setelah Banten lepas dari Provinsi Jawa Barat.
“Ini tentu bukan hanya harapan saya dan masyarakat Cibareno. Tapi juga harapan dari seluruh masyarakat Lebak,” tukasnya. (*)
