SERANG – Puluhan pengusaha lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menuding
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten tidak transparan dalam proses lelang sejumlah proyek pembangunan di Banten.
“Kami menduga banyak proyek infrastruktur yang dijadikan peluang bisnis bagi oknum pejabat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga proses lelang rawan terjadi pengkondisian untuk memenangkan salah satu pihak,” kata M Soleh, koordinator aksi puluhan pengusaha dan LSM yang mengatasnamakan Komando Masyarakat Banten (Kombat), saat unjuk rasa di kantor Dinas PUPR Banten, Selasa (9/3).
Sebelumnya, Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Provinsi Banten juga menuding proyek-proyek di Dinas PUPR banyak yang dimonopoli dan diarahkan oleh cukong-cukong bekerja sama dengan oknum dinas terkait. (Deni Saprowi)
