CILEGON – Walikota Cilegon Helldy Agustian belum menetapkan pemenang open bidding untuk Jabatan direksi dan komisaris PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.
Padahal seluruh rangkaian open biding telah lama rampung, bahkan Helldy Agustian bersama Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta telah melakukan wawancara secara khusus terhadap peserta hasil panitia seleksi (Pansel) pada Kamis (30/9) lalu di Hotel The Royale Krakatau.
Kendati proses wawancara itu sudah berlalu selama 12 hari, namun, nampaknya Walikota Cilegon Helldy Agustian sebagai pemegang saham masih berat memilih salah satu dari tiga kandidat dari masing-masing posisi.
Melihat lamanya waktu proses seleksi, Helldy pun dinilai lambat dalam bersikap. Padahal, saat ini dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dinilai sedang memerlukan pejabat depinitif agar performa perusahaan membaik jelang akhir tahun.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Isro Miraj mempertanyakan sikap Helldy sebagai pemegang saham. Ia mengaku tidak habis fikir apa yang membuat Helldy sangat sulit menetapkan pejabat depinitif untuk petinggi BUMD tersebut.
Padahal semua tahapan telah dilalui hingga melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN), selain itu, proses tambahan berupa wawancara khusus dengan Walikota dan Wakil Walikota pun sudah dilakukan.
“Kalau memang harus istikharah, saya rasa 10 hari sudah cukup istikharah, tapi ini udah lebih dari 10 hari ko masih belum ditetapkan,” ujar Isro di ruang kerjanya, Selasa (12/10).
Menurut Isro, sikap lambat Helldy dalam menentukan pejabat terpilih bisa memberikan peluang lobi-lobi kepada peserta lelang. Dan jika hal itu terjadi sangat disayangkan mengingat uang pemerintah sangat besar yang digunakan untuk open biding.
Dijelaskan Isro, sebagai pemegang saham, seharusnya Helldy harus peka terhadap kondisi dua perusahaan plat merah tersebut, karena bagaimanapun dua perusahaan itu dituntut menyumbang pendapatan daerah melalui deviden.
Jika penetapan lambat, maka kinerja perusahaan pun lambat dan itu bisa berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam sumbangsih pendapatan daerah.
Sisa tahun 2021 kurang lebih selama tiga bulan, di sisa waktu ini BUMD perlu bergerak cepat untuk mengejar target pendapatan perusahaan, jika pejabat depinitif tak kunjung ditetapkan, maka hal itu bisa mempengaruhi performa.
“Saya tidak dalam kapasitas punya jagoan, itu ranah mereka, tapi keinginan saya segera tetapkan orang yang layak menahkodai PCM dan BPRS CM,” ujarnya.
Sementara itu, hingga Selasa malam, Walikota Cilegon Helldy Agustian belum merespon upaya konfirmasi wartawan. Helldy dikabarkan sedang melakukan perjalanan dinas ke Jogjakarta. (bam)
