Banten Menuju Ramah Perempuan dan Anak

Hakekat pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Banten adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan. Pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai pelaku ataupun penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri, yang dilaksanakan oleh berbagai sektor. Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, Provinsi Banten menuju provinsi yang ramah perempuan dan anak dimulai dengan adanya pembuatan regulasi seperti Perda dan Pergub. Pemprov Banten memikirkan dan memperhatikan perempuan dan anak dengan tujuan mempercepat pembangunan. Sejak awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, komitmen Pemprov Banten untuk kesetaraan gender tinggi. Salah satu upaya mengadakan kesetaraan gender di Banten yakn melalui pendidikan. Dengan kebijakan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy adalah memperbanyak sekolah agar memberikan ruang bagi perempuan untuk bersekolah. Dengan banyaknya sekolah yang dibangun Pemprov Banten, maka hak perempuan untuk bersekolah bisa lebih luas. Dengan perempuan yang pintar, maka generasi yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Perempuan menjadi fokus pembangunan dari tingkat desa. Perluasan pembangunan sekolah juga dimaksudkan agar perempuan dan anak dapat lebih mudah menjangkau. “Apakah dari rumah ke sekolah itu terjangkau oleh perempuan dan anak. Kalau tidak, intervensi harus masuk dengan mengadakan pembangunan sekolah,” terang Nina. Dari aspek kesehatan juga demikian. Saat ini, Pemprov Banten juga sedang memperluas akses kesehatan dengan membangun RSUD Banten delapan lantai dan rencana pembangunan RSUD Cilograng dan Labuan. Hal itu dimaksudkan agar lebih mudah dijangkau oleh perempuan dan anak. Belum lagi dari aspek ketahanan pangan, produksi beras di Banten yang merupakan nomor tiga secara nasional lagi-lagi diperuntukkan untuk perempuan dan anak. Begitu juga dengan sayuran yang diproduksi tanpa pestisida. “Itu semua berpikir untuk perempuan dan anak,” ujarnya. Dari segi keterwakilan perempuan dalam dunia pekerjaan, ia mengatakan, angkanya juga meningkat. “Dulu tidak ada supir taksi perempuan. Ternyata sekarang perempuan juga bisa. Yang pasti perempuan juga harus bisa dengan cara didorong tingkat kepercayaan dirinya karena saat kompetisi perempuan akan bertemu laki-laki,” tutur Nina. Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen, maka menjadi kebanggaan bagi perempuan. Selain itu, keterwakilan perempuan di parlemen juga akan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Perempuan harus mampu kreatif dan memiliki inovasi lantaran perannya dalam keluarga cukup besar. Seorang perempuan yang menjadi ibu harus kuat secara mental, DP3AKBB di masa pandemi Covid-19 tak henti memberikan edukasi kepada mereka melalui seminar online bertema parenting dengan para motivator untuk membuka wawasan. Pemprov Banten melalui DP3AKKB juga berupaya menguatkan perekonomian keluarga dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada perempuan. Selain untuk menambah perekonomian keluarga, pelatihan itu juga untuk memenuhi kebutuhannya sebagai perempuan. Dengan begitu, perempuan Banten akan menjadi perempuan yang cerdas, cermat, dan hebat. (*)