SERANG – Sejak November 2021, ada 40 ruas jalan milik pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan untuk diserahkan ke Pemprov Banten. Puluhan ruas jalan itu merupakan usulan dari empat pemerintah kabupaten/kota yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Sedangkan empat daerah lainnya yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang tidak mengusulkan ruas jalan untuk diserahkan ke Pemprov.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan, mengatakan, penyerahan ruas jalan pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Banten itu masih dalam kajian. “Targetnya bulan Juni nanti,” ujar Arlan, kemarin.
Kata dia, dari puluhan ruas jalan yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota itu ada dua parameter yang akan diukur. Pertama, right of way (ROW) jalan minimal tujuh meter. Kemudian, fungsi jalan atau konektivitas pusat kegiatan. “Kami maunya ROW itu minimal tujuh meter,” ungkapnya.
Namun, apabila hanya mempertimbangkan ROW maka usulan Pemkab Pandeglang tidak bisa diterima. Untuk itu, ada parameter kedua yakni konektivitas pusat kegiatan.
Jumlah panjang jalan yang diusulkan empat pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov yakni 400 kilometer. Namun, berdasarkan kajian sementara Dinas PUPR hanya 126 kilometer. Hanya saja, pihaknya akan kembali mengkaji dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten. “Apakah ada ruas-ruas jalan yang diperlukan untuk pengembangan ke depan. Makanya, akan kami kaji bersama,” tutur Arlan.
Ia mencontohkan, Pemkot Serang mengusulkan tujuh ruas jalan untuk diserahkan ke Pemprov. Namun, berdasarkan kajian sementara Dinas PUPR hanya dua ruas jalan yang memenuhi kriteria yakni Jalan Bhayangkara dan Jalan Diponegoro. “Banyak yang ROW-nya di bawah tujuh meter. misalnya, Sayabulu-Dalung yang juga diusulkan,” ungkapnya.











