LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak Triatno Supiono mengungkapkan bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak tidak ada yang masuk dalam kategori sehat. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Analisa Data Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Aula Multatuli, Setda Lebak, Rangkasbitung, Selasa 21 Juni 2022.

” Kecamatan sehat itu kalau kita melihatnya terdiri dari desa-desa yang sehat, nah desa-desa sehat itu dari kampung-kampung yang sehat, kampung yang sehat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat. Dan saat ini hasil dari penilaian di lapangan belum ada keluarga yang masuk kategori sehat, yang artinya tidak ada wilayah di Lebak yang sehat,” kata Triatno.

Ia pun menuturkan, ada 12 indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga bisa disebut sehat. Yakni, memiliki jamban, sarana air bersih, bersalin di layanan kesehatan, kontrol bayi di bawah lima tahun (balita) setiap bulan ke Posyandu, memiliki jaminan kesehatan keluarga, tidak adanya anggota keluarga yang merokok, dan indikator lainnya.

Saat ini kata Triatno, dari 12 indikator itu hanya 20 persennya yang terpenuhi. Yang artinya masih banyak keluarga yang masuk dalam kategori tidak sehat.

“Capaian kita keluarga sehat kita ditingkat Kecamatan itu paling banyak 36 persen, dan secara rata-rata Kabupaten itu sekitar 20 persen. Dan keluarga tidak sehat ini menyebar diseluruh wilayah. Jadi tidak hanya diperlosok, namun diwilayah perkotaan juga masih banyak keluarga yang masuk kategori tidak sehat,” tuturnya.

Penyakit masyarakat yang banyak ditemui dan menjadi perhatian pihaknya yakni stunting, hipertensi, diabetes melitus dan juga Tuberkulosis (Tb) Paru,”kita menaruh perhatian terhadap berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC di masyarakat,” katanya.

Untuk mengatasi itu, pihaknya pun mengajak kepada seluruh pihak lintas sektor untuk bekerjasama dalam menanggani kesehatan keluarga di masing-masing wilayah. Hal itu menurut Triatno, karena kesehatan masyarakat ini sendiri merupakan masalah bersama dan melibatkan semua pihak.

“Program PIS-PK ini perlu didukung oleh lintas sektor, dengan melibatkan banyak orang untuk menyebarluaskan informasi berkaitan kesehatan masyarakat seperti stunting. Kita juga tidak bisa bergerak sendiri, karena beberapa kendala salah satunya yakni keterbatasan anggaran dan petugas kesehatan,” ungkapnya. (*)

Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agus Priwandono