PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat ratusan nelayan di Teluk Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, menjerit. Pasalnya, harga solar yang harus mereka beli tidak sebanding dengan hasil pendapatan yang didapat selama melaut.

Mereka meminta Pemerintah Pusat mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil karena menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta kebijakan tersebut ditarik kembali karena tidak mendatangkan manfaat.

Suherman, seorang nelayan Teluk Labuan mengatakan, kenaikan tarif solar yang dilakukan Pemerintah Pusat bisa berdampak terhadap pendapatan para nelayan. Kemungkinan terburuknya, kata dia, banyak nelayan yang tidak bisa pergi melaut karena mahalnya harga solar bersubsidi.

“Kalau dinaikkan harga solar, tentu kita sangat keberatan dan akan mengurangi pendapatan. Kalau hal itu sudah terjadi, tentunya kami juga tidak bisa berbuat banyak, ya mau bagaimana lagi,” katanya.

Herman menerangkan, kenaikan harga BBM berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah barang, termasuk sembako. Apabila hal itu terjadi, para nelayan harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.

“Sementara, hasil dari tangkapan ikan tidak sebanding dengan biaya melaut. Enggak samanya antara pendapatan dan pengeluaran, tentunya akan menjadi masalah bagi kami. Hal inilah yang kami tidak inginkan,” katanya.

Nelayan lainnya, Samsul Ahmad, menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan itu, kata dia, harus dipertimbangkan kembali karena masyarakat miskin dan kurang mampu akan menjadi korban.

“Kami tentu sangat keberatan dengan kenaikan BBM. Tolong Pak Presiden, jangan naikkan harga BBM, karena kami yang merasakan betul dampaknya,” katanya.(*)

Reporter: Adib
Editor: Agus Priwandono