TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah di Banten yang berstatus Universal Health Coverage (UHC). Indikatornya adalah tercatat di bulan Maret 2023 sebesar 98.35 persen warga Kabupaten Tangerang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dari total penduduk sebanyak 3.1 jiwa.
Selain itu, kepesertaan BPJS PBI APBD nya bisa langsung aktif, tidak harus menunggu 14 hari.
Kepala UPT Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Kadarusman mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan capaian peserta program JKN pada akhir tahun 2023 hingga 99 persen dari jumlah penduduk. Hal itu sesuai dengan atas arahan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
“Dengan UHC, maka untuk kepesertaan PBI APBD Kabupaten Tangerang bisa langsung aktif dan dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) dengan tidak harus menunggu 14 hari,” ujar Kadarusman, Minggu 26 Maret 2023.
Kata Kadarusman, ada beberapa alur dan syarat dalam pengaktifan PBI APBD, untuk masyarakat. Terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dalam kondisi urgen atau sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan, bisa langsung di aktifkan BPJS Kesehatannya.
Caranya, dengan datang ke Dinas Sosial untuk meminta rekomendasi pengaktifan BPJS Kesehatan. Dinsos akan menerbitkan rekomendasi dengan meminta persyaratan seperti SKTM, KTP dan KK Kabupaten Tangerang, surat keterangan rawat kelas 3 di RS. Jika rawat jalan, harus ada surat kontrol dari dokter penanggungjawabnya, dan jika di puskesmas, harus membawa surat rawat inap atau surat bersalin dari Puskesmas.
“Nah, surat rekomendasi dari dinsos tersebut, nantinya akan dibawa ke dinas kesehatan untuk dilakukan pengaktifan langsung BPJS PBI APBDnya, kemudian untuk alur kedua atau kondisi tidak kondisi sedang sakit, bisa mengajukan menjadi BPJS PBI APBD, tapi tidak langsung diaktifkan. Namun diaktifkannya secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkab Tangerang,”terangnya.
Dia juga menambahkan, pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus mengevaluasi jalannya program UHC ini.” Supaya masyarakat miskin tidak mendapat hambatan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan,”pungkasnya.
Reporter: Mulyadi
Editor : Merwanda
