TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Fraksi PKS DPRD Tangsel meminta Walikota Tangsel Benyamin Davnie untuk mengubah pola pengelolaan APBD, dimana 60 persen APBD diminta disalurkan langsung untuk masyarakat dan 40 persennya baru untuk belanja operasional.
Ketua Fraksi PKS DPRD Tangsel, Ali Rahmat dalam pandangan umumnya mendorong pola pengelolaan anggaran harus diubah agar minimal 60 persen serapan anggaran untuk masyarakat dan sisanya untuk birokrasi dan lain-lain.
“Pemkot Tangsel hendaknya memperbaiki pengelolaan anggaran dengan memberikan porsi yang dominan kepada masyarakat hingga dampaknya akan luar biasa mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangsel,” ujarnya.
Sementara itu pengamat kebijakan politik, Teddy Meiyadi sepakat dengan pola pengelolaan APBD yang dominan untuk masyarakat. Teddy bahkan meminta Pemkot Tangsel dapat menyalurkan 70 persen APBD untuk masyarakat, baru 30 persennya untuk belanja operasional.
“70-30 persen, itu idealnya,” ujar Teddy. Teddy mengatakan, 70 persen APBD untuk masyarakat ini dapat dibuat program pengentasan kemiskinan, terutama sekali kemiskinan ekstrim, karena diketahui masih ada masyarakat Tangsel berpenghasilan Rp358 ribu perbulan atau jika dihitung rata-rata hanya mampu mengumpulkan penghasilan Rp12 ribu per hari.
Sementara itu Walikota Tangsel, Benyamin Davnie menyetujui usulan tersebut. Menurut Benyamin, Pemkot Tangsel akan menggodok APBD 2023 dimana 60 persen akan diberikan langsung ke masyarakat.
“Kami sependapat dengan saran mengenai pola pengelolaan anggaran harus diubah agar minimal 60 persen serapan anggaran untuk masyarakat, maka Pemkot Tangsel berupaya meningkatkan alokasi belanja untuk masyarakat setiap tahunnya,” ujar Benyamin.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Aditya
