PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID – Penyelenggara Pemilu 2024 yang sakit karena kelelahan akan mendapatkan pelayanan pengobatan secara gratis di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM pada KPU Kabupaten Pandeglang, Falahudin dalam acara rapat koordinasi bersama PPK di aula Kantor KPU Pandeglang.
Falahudin mengucapkan syukur Alhamdulillah informasi secara keseluruhan tidak ada badan ad hoc yang sampai meninggal dunia.
“Dari laporan temen-temen PPK, PPS ke bawah, tidak ada yang sampai meninggal dunia. Ada juga petugas PPS mengalami kecelakaan dan mengalami luka pada bagian kakinya,” katanya.
Petugas PPS yang mengalami kecelakaan itu dari Kecamatan Saketi. Selebihnya itu di 339 desa dan kelurahan dan 35 kecamatan itu dalam kondisi yang baik.
“Kebanyakan petugas kita, hanya kelelahan dan itu sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas setempat. Karena memang kami kerjasama, pemerintah daerah memfasilitasi, kaitan dengan jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara Pemilu,” katanya.
Sementara untuk petugas mengalami sakit karena kelelahan kurang lebih sebanyak 20 orang lebih. Berdasarkan data sementara yang diterima olehnya.
“Syukur Alhamdulilah KPU Kabupaten Pandeglang sudah mendapatkan bantuan dari Pemkab Pandeglang. Kaitan pertama itu mengcover BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Semua penyelenggara yang memang belum punya BPJS Ketenagakerjaan itu dicover oleh Pemkab Pandeglang. Hal itu untuk mengcover kejadian-kejadian meninggal dunia dan kecelakaan kerja.
“Nah untuk pelayanan kesehatan itu langsung oleh pemerintah daerah, oleh Dinas Kesehatan itu ditangani dilayani oleh Puskesmas. Jika dirasa harus dirujuk maka petugas sakit itu akan dirujuk ke rumah sakit Pemerintah Daerah,” katanya.
Kalaupun memang tidak memiliki jaminan Kesehatan maka secara otomatis akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Secara umum, baik yang sudah punya maupun belum dalam hal pelayanan pengobatan di rumah sakit pemerintah daerah itu tetap akan dilayani secara gratis,” katanya.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, Pemkab Pandeglang memperhatikan untuk badan ad hoc agar mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.
“Kita tahu kerja badan ad hoc sangat berat. Untuk itu Pemkab Pandeglang telah mengcover jaminan Ketenagakerjaan kurang lebih hampir Rp600 juta,” katanya.
Reporter: Purnama Irawan
Editor: Aditya
