PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang melakukan pemecatan terhadap oknum pegawai berinisial Ar yang memiliki nama sebenarnya Iim Irmawan karena melanggar disiplin. Oknum pegawai BPN bernama Iim Irawan selain melanggar disiplin diduga saat menjalankan tugas program PTSL melakukan pungli terhadap sejumlah warga Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, sampai jutaan rupiah.
Perbuatan pungli yang diduga dilakukan oleh Iim Irmawan terbongkar setelah salah satu warga Desa Pagelaran bernama Badri mengaku akan dibantu dibuatkan sertifikat melalui program PTSL dengan terlebih dahulu menyetorkan uang jutaan rupiah untuk biaya administrasi. Namun setelah uang disetorkan sesuai dengan yang diminta pada bulan Januari 2024 hingga Agustus 2024 korban tidak mendapatkan penjelasan terkait progres sertifikat tanah miliknya.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, M. Ikhsan Nugraha angkat bicara, menanggapi banyaknya pemberitaan maupun pengaduan masyarakat tentang oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mengaku atas nama AR dan menurut informasi yang bersangkutan telah meminta sejumlah uang maupun menjajikan penyelesaian pembuatan sertifikat kepada Masyarakat peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 di wilayah Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.
“Kami sampaikan bahwa berdasarkan foto yang telah beredar di media online, nama asli yang bersangkutan adalah Iim Irmawan. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Juni 2024 terhadap yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, di Kantor BPN Kabupaten Pandeglang.
Oknum tersebut sudah diberhentikan berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerja Nomor : 350/36.01.PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Jo. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor : 58/SK-36.01.100/VI/2024 tentang Pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 Jo.
“Berita Acara hasil klarifikasi pengaduan masyarakat terhadap Saudara Iim Irmawan Nomor : 47/BA.36.01.300/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dalam melaksanakan tugas pekerjaan,” katanya.
Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, seiring dengan maraknya pemberitaan negatif yang ada, sangat menggangu kelancaran program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
“Karena selama ini Kementerian ATR/BPN telah senantiasa mengevaluasi diri dan berupaya membangun komunikasi positif baik antar institusi pemerintah maupun dengan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Hal tersebut diwujudkan melalui perwujudan strategi komunikasi, pelayanan dan keterbukaan informasi publik, serta pelayanan pengaduan masyarakat.
“Berkenaan dengan hal tersebut, kami tegaskan bahwa oknum dimaksud sudah tidak lagi menjadi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan segala perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” katanya.
Bagi Masyarakat yang terdampak dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, terkait kelengkapan dan informasi terkini berkas-berkas permohonan program PTSL, dipersilahkan untuk menghubungi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau berkomunikasi dengan satuan tugas fisik atau yuridis resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Di lokasi penyelenggaraan PTSL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Diimbau kepada Masyarakat untuk selalu waspada terhadap hadirnya oknum tidak bertanggung jawab dan selalu memeriksa kelengkapan atribut atau dokumen resmi setiap satuan tugas PTSL dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Kami selalu berkomitmen dan berupaya untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan,” katanya.
Sebelumnya salah satu warga Desa Pagelaran Badri mengatakan, pada awal tahun 2024 di Desa Pagelaran ada program PTSL.
“Terus saya ajukan tanah milik saya untuk dibuatkan sertifikat. Saat itu saya dipertemukan di desa dengan orang pegawai BPN atas nama Ar,” katanya.
Ar ini mengaku, sebagai pegawai BPN yang siap menguruskan pembuatan sertifikat tanah miliknya yang seluas 1.200 meter. Saat itu ia meminta nominal sebesar Rp2 juta.
“Setelah uang saya transferkan sejumlah Rp1,8 juta itu tidak ada kejelasan sampai saat ini,” katanya.
Uang sebesar Rp1,8 juta ditransferkan pada tanggal 12 Januari 2024. Namun memang bukan dikirimkan kepada nomor rekening pribadi Ar tetapi pada norek atas nama Fajar.
“Saya tanyakan perkembangan soal sertifikat tanah tidak ada kejelasan sampai sekarang ini. Bahkan bukan hanya saya saja menjadi korban tetapi ada warga lainnya juga,” katanya.
Badri berharap, uang miliknya dikembalikan karena baginya uang sebesar itu sangatlah berharga buat keluarganya.
“Saya tentu sebagai masyarakat sangat kecewa. Kita ini sudah dimintai uang tapi sertifikat yang dijanjikan melalui program PTSL tak kunjung ada kejelasan dan saya meminta agar APH turun tangan karena ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat,” katanya. (*)
editor: Bayu Mulyana












