PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2026.
Acara itu diinisasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang dalam rangka menampung usulan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bahan masukan atau perbaikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2026.
Bupati Irna mengatakan, pada Senin, 23 Desember 2024, secara bersama-sama menyatukan pikiran dan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“Dalam suatu acara sangat penting yaitu Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang 2026,” katanya di Oproom, Setda Kabupaten Pandeglang, Senin, 23 Desember 2024.
Bupati Irna menjelaskan, forum konsultasi publik ini adalah salah satu rangkaian dari tahapan dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten ( Musrenbangkab) Pandeglang Tahun 2025. Dalam rangka menyusun RKPD 2026.
“Forum konsultasi publik ini bertujuan menampung usulan dari pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai masukan perbaikan dalam menyusun rancangan awal RKPD 2026,” katanya.
Bupati Irna menerangkan, konsultasi publik ini mengundang para tokoh masyarakat, pentahelik.
“Dari akademisi, pemerintah pusat, provinsi hadir. Sifatnya pengukuran program-program Pemerintah Pusat, provinsi, dengan kabupaten,” katanya.
Programnya harus nge-link, matching nge-klik, dan ada yang diakomodir juga. Kemudian program prioritas dimasukkan dalam RKPD 2026.
“Tanpa masukan pentahelix, stakeholder, apalah kita. Kan mereka yang selama ini ada di lapangan,” katanya.
Jadi semua masukan dari beberapa elemen masyarakat, forkopimda, swasta, Kadin juga diundang untuk memberikan masukan di RKPD 2026.
“Dalam RKPD ini juga kami akomodir visi dan misi Bupati terpilih, dan mungkin nanti kita lihat juga ada calon-calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1, 3, dan 4. Itu bisa kita masukan sehingga semuanya inklusif, holistik, supaya untuk kemajuan Pandeglang yang luas geografisnya sangat besar,” katanya.
Bupati Irna menegaskan, membangun Kabupaten Pandeglang yang secara geografis luas tentunya tidak bisa dipegang hanya satu dua tangan saja. Tetapi harus keroyokan.
“Semua berpartisipasi dan kami tidak mau kehilangan momen. Jadi yang hari ini hadir tidak semua tatap muka, jadi ada yang zoom meeting dengan begitu mereka akan memberikan masukan,” katanya.
Melalui forum diskusi panjang lebar ini, nanti akan didengar hasilnya dan ini akan dibawa pada tahapan Musrenbang.
Nanti pertama pada Januari 2025 sudah Musrenbang desa, digabung nanti dikompilasi pada Februari mulai Musrenbang kecamatan.
“Dan nanti di akhir difinalisasi, nanti di Musrebang tingkat kabupaten. Mohon doanya ya semoga semua potensi ada syukuri dan kita kelola dengan baik,” katanya.
Bupati Irna mengajak segenap peserta forum agar mengomunikasikan dan mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“Menjadi kewajiban kita bersama agar Kabupaten Pandeglang menjadi berkah, berdaya saing, dan sejahtera,” katanya.
Pemberdayaan masyarakat, tema pembangunan lebih memprioritaskan kepada kemandirian masyarakat, agar tumbuh nilai tambah sektor ekonomi.
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb Agus Khotibul Umam, mengatakan, perencanaan dapat dijadikan acuan untuk melihat capaian diperoleh dan target telah ditetapkan.
“Maka tahun 2026 harus dijadikan untuk mengejar ketertinggalan sesuai target RPJMD lima tahunan. Pokok tahapan kegiatan ini penting disusun dalam upaya perwujudan visi misi untuk pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Sutoto, mengatakan, Bappeda melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2026.
“Kita mengundang pentahelix, unsur pemerintah, swasta, masyarakat, unsur akademisi, media massa. Dan ini harapannya dapat tertampung aspirasi, masukan-masukan dan kita hadirkan juga nara sumbernya,” katanya.
Narasumber dihadirkan dari Bappeda Banten, kemudian Ketua DPRD yang menyampaikan pokok pikiran, dan dari pemerintah itu sekretaris daerah.
“Kegiatannya, kegiatan Bappeda yang merupakan tahapan perencanaan diatur sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Di sini temanya adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Sektor Unggulan,” katanya.
Jadi, ada dua variabel yang diusung untuk RKPD 2026, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan pada 2026 melalui pemberdayaan masyarakat.
“Dan bagaimana bisa kita tingkatkan nilai tambah dari sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Editor: Agus Priwandono
