CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID–Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Syaiful Bahri, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota Cilegon.
Ia mengapresiasi langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi di berbagai daerah dan lembaga negara.
RelatedPosts
Namun, Syaiful mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, terutama program seratus hari kerja yang telah dijanjikan oleh pemerintahan baru.
“Efisiensi anggaran hingga 70% memang bagian dari kebutuhan pemerintah daerah, apalagi dengan adanya persoalan utang dan defisit. Namun, hal ini harus dikawal agar tidak berdampak pada program yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” ujar Syaiful Bahri dalam wawancara, Senin (24/3).
Ia mencontohkan, program penanggulangan banjir, pemberian honor, serta bantuan bagi UMKM tidak boleh terkena imbas dari kebijakan efisiensi.
Menurutnya, jika penghematan dilakukan, maka hasilnya harus diarahkan untuk mendukung program seratus hari kerja agar tetap berjalan sesuai rencana.
“Contohnya sembako murah, program ini harus tetap berjalan sebagai bagian dari program seratus hari kerja. Jangan sampai efisiensi justru menghambat realisasi program yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” tambahnya.
Syaiful juga menyoroti bahwa kebijakan efisiensi di Cilegon masih tergolong rasional dibandingkan daerah lain.
Posisi Cilegon yang dekat dengan Jakarta dan Banten membuat anggaran perjalanan dinas bisa ditekan tanpa harus memangkas program prioritas.
“Cukup kepala dinas dan kasubag yang berangkat dalam perjalanan dinas. Itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru memotong hak-hak pegawai atau menghilangkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah Kota Cilegon untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak menjadi alasan untuk menunda atau membatalkan kenaikan honor yang telah dijanjikan kepada pegawai.
“Jika sudah dijanjikan naik, maka harus direalisasikan. Jangan lagi ada alasan karena tidak memungkinkan. Ini saatnya pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon mengencangkan ikat pinggang, tapi pemerintah juga harus konsisten dengan janji politiknya,” kata Syaiful.
Menurutnya, setiap kepemimpinan baru harus memiliki program unggulan yang berbeda dari periode sebelumnya. Jika tidak, masyarakat bisa menilai pemerintahan baru ini tidak membawa perubahan berarti.
“Pemerintahan Robinsar Fajar harus punya ciri khas, jangan hanya melanjutkan kebijakan lama tanpa inovasi. Harus ada gebrakan nyata yang membedakan dari kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Cilegon diharapkan bisa menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan realisasi program prioritas agar tidak mengecewakan masyarakat.
Reporter : Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
