PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kordinator Presidium Majlis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pandeglang, Iwan Sujono, memberikan dukungan kepada Pemkab Pandeglang mengajukan pinjaman dana Rp 1 triliun. Utang ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
Pinjaman Rp 1 triliun oleh Pemkab Pandeglang dinilai realistis dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di masa efisiensi dan kondisi fiskal belum mandiri.
“Kami dari MD KAHMI mendukung rencana pinjaman Rp 1 triliun oleh Kepala Daerah Pandeglang untuk untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang,” kata Iwan Sujono di Kecamatan Labuan, Minggu malam, 27 April 2025.
Iwan menjelaskan, dukungan diberikan karena selaku putra daerah Pandeglang berharap besar dapat melaksanakan percepatan pembangunan, setelah mengalami keterlambatan pembangunan di Pandelang karena bencana tsunami 2018, gempa bumi 2022, pandemi Covid-19, dan efisiensi anggaran.
“Kami mendukung ketika ada niatan baik dari kepala daerah. Terlebih secara kebetulan pak Wabup (Iing Andri Supriadi). juga alumni HMI,” katanya.
Iwan menerangkan, dana pinjaman tersebut merupakan hak prerogratif kepala daerah. Sepenuhnya KAHMI Pandeglang akan mendukung rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
“Kami dukung terutama untuk infrastruktur, pertanian dan kesehatan, namun secara prinsip kami serahkan kepada kepala daerah, eksekutif dan juga legislatif,” ujarnya.
Namun, kata Iwan, pihaknya akan mengawal terutama alokasi penggunaannya sesuai dengan tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat Pandeglang.
“Jika memang rencana pinjaman ini jadi, intinya jangan lupa bayarkan segala tunggakan terkait gaji para pegawai dan juga aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, jangan sampai masih ada persoalan,” ujarnya.
Ketika disinggung terkait persoalan lama pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar, Iwan menambahkan, KAHMI berharap pinjaman sebesar Rp 1 triliun ini akan berdampak baik pada pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Terjadinya keterlambatan pembangunan menyebabkan Pandeglang menjadi daerah tertinggal dari kondisi infrastruktur.
“Kami yakin dengan pinjaman tersebut bisa menjawab semua harapan dan keinginan masyarakat. Sebab, dengan kondisi seperti ini dengan berharap percepatan pembangunan, tetapi anggaran tidak ada karena adanya efisiensi, apalagi PAD kita juga kecil dan dukungan dari pusat juga minim maka kebijakan diambil memang tidak populis tapi manfaatnya akan sangat besar dirasakan oleh masyarakat karena terjadinya pemerataan pembangunan di Pandeglang,” katanya.
Editor: Agus Priwandono
